Meneropong Upaya Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau

Meneropong Upaya Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau

Pada 2022, pemerintah telah menargetkan penerimaan dari cukai tembakau sebesar Rp 203.920,0 miliar atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan outlook tahun 2021. Rencana kenaikan ini tak lepas dari meningkatnya kepercayaan masyarakat yang mulai pulih dengan terkendalinya kasus Covid 19.

Pada nota keuangan 2022, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode 2017 sampai 2019. Peningkatan capaian ini didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal.

Rencana kenaikan cukai rokok ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia yang dikeluarkan pada Juni 2021. Rekomendasi ini untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Bank Dunia merekomendasikan agar kenaikan tarif cukai tembakau dibarengi dengan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau.

Dalam webinar Target Penerimaan Cukai 2022 dan Komitmen Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub pada Selasa 7 September 2021, Denny Vissaro, S.E., M.S.E., M.A., Manager of DDTC Fiscal Research menjelaskan jika struktur tariff cukai tembakau direncanakan untuk mulai melakukan simplifikasi secara bertahap. Diharapkan pada 2021 tarif cukai tembakau hanya menjadi 5 strata tariff dari 10 strata tariff di 2018. Namun hingga hari ini struktur tariff cukai tembakau masih 10 strata tariff.

“Kompleksitas tariff ini malah menciptakan loophole dan mengeksploitasi peraturan untuk memanfaatkan tariff yang lebih rendah”, jelas Denny.

Dengan struktur tariff yang masih kompleks, namun rokok illegal meningkat 41% di 2020 dibandingkan pada 2019. Padahal produksi produsen rokok mesin dan produsen rokok tangan menurun. Karena itu simplifikasi tariff akan lebih menciptakan efesiensi administrasi dan optimalisasi penerimaan pajak. Denny sendiri mengusulkan dengan simplifikasi tariff maka kenaikan harga jual eceran sama dengan kenaikan cukai hasil tembakau yang akan berdampak pada keseimbangan antara pencapaian penerimaan Negara dengan pengendalian konsumsi rokok.

Dr. Kun Haribowo, S.E., M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi Univesitas Gajah Mada menjelaskan jika pemerintah perlu campur tangan dalam menentukan cukai tembakau karena cukai tembakau masuk dalam faktor eksternalitas. Faktor eksternalitas muncul pada saat seseorang terlibat dalam suatu kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan/kondisi pihak lain, di mana tidak ada pihak manapun yang membayar atau menerima kompensasi dari efek tersebut.

Menurut Kun Haribowo, Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Caranya menurut Kun adalah dengan menggunakan pajak terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  menimbulkan  eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah pajak atau cukai dimana

eksternalitas negatif perlu dikoreksi dengan pajak dan pengenaan pajak  komoditas yang inelastis akan membuat excess burden yang rendah.

Kun juga mengutip hasil penelitian yang berjudul Optimization of Excise Revenue in Indonesia. Penelitian tersebut, menurut Kun, menjelaskan jika  pada struktur tarif yang berjenjang dan kompleks terjadi pelanggaran tarif cukai yang lebih besar dibanding dengan struktur tarif cukai yang sederhana, baik dari segi besarnya rata-rata nilai pelanggaran maupun dari segi jumlah (banyaknya) subyek yang melakukan pelanggaran. Hal ini, menurut Kun, menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi pada tarif kompleks lebih tinggi dibanding dengan penyimpangan yang terjadi pada tarif sederhana.

Pandemi berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 terkontraksi 2,07 persen. Dengan konstraksi ekonomi  penerimaan perpajakan turun drastis pada 2020. Untuk mendorong pertumbuhan perlu ada stimulus perekonomian melalui APBN. Hingga semester I 2021, APBN efektif berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jelas Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia.

Postur RAPBN 2022, menurut Piter, diproyeksikan masih terjadi defisit 4,85% dari PDB dengan fleksibilitas untuk mengatasi ketidakpastian. Penerimaan perpajakan di 2022, diproyeksikan tumbuh 9,5% walau belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi. Karena itu untuk memperkuat penerimaan Negara, maka diperlukan salah satunya dengan kebijakan terkait cukai hasil tembakau yang  bisa membantu peningkatan penerimaan negara, sekaligus juga efektif untuk menurunkan konsumsi rokok.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penerimaan Negara, pemerintah pernah menetapkan roadmap penyederhaan tariff cukai tembakau melalui PMK No. 146 tahun 2017. PMK ini berisikan rencana penyederhanaan struktur tariff cukai hasil tembakau yang tujuannya optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir, dan penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai. Sayangnya PMK ini dibatalkan padahal dengan strata tariff cukai tembakau yang ada saat ini malah memberikan dorongan kepada pengusaha untuk total cukai yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil, pungkas Piter.

Selain mampu mendorong optimalisasi penerimaan Negara, penyederhanaan tariff cukai tembakau juga berdampak pada sektor kesehatan. dr. Kalsum Komaryani, MPPM, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan – Kementerian Kesehatan, menjelaskan jika Indonesia masih memiliki masalah kesehatan yang persisten. Ia merujuk pada angka harapan hidup masyarakat, angka TBC yang tertinggi di dunia dan jumlah kematian disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular, lebih tinggi dari Asia Tenggara dengan rata-rata 60 %. Kalsum juga mengingatkan meskipun angka produksi rokok menurun, namun konsumsi rokok tetap tingi khususnya pada populasi 10 – 18 tahun.

Penyederhanaan tariff cukai tembakau, menurut Kalsum, tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 7 Triliun hingga Rp.19 Triliun, Meski akan ada kenaikan harga sebesar 20 persen dapat mencegah lebih dari 10 juta kematian prematur selama 50 tahun ke depan dan memperoleh sekitar 212 juta tahun kehidupan, serta meningkatkan lebih dari US $ 1,6 triliun pendapatan tambahan dalam nilai discounted, tutup Kalsum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *