Meneropong Yang Jadi Persoalan di Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Meneropong Yang Jadi Persoalan di Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, meneken Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada 31 Agustus 2021.  Peraturan ini, menurut Nadiem, adalah jawaban dari kegelisahan banyak pihak, mulai terutama mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia atas tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Aturan ini menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di kampus yang selama ini tidak bisa berpegangan pada hukum lainnya, jelas Nadiem. Selain itu Nadiem juga berpandangan jika ada sejumlah keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual apabila menggunakan KUHP, padahal banyak juga kasus kekerasan berbasis online yang tidak diatur di KUHP. Nadiem juga menjelaskan jika dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual secara digital juga sama dengan korban kekerasan seksual secara langsung.

Beleid yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem ini punya dua tujuan utama yaitu sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Beleid yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem ini menuai dukungan dan juga penolakan. Motor penolak beleid ini, misalnya adalah PKS. Partai ini, melalui legislatornya Sakinah Aljufri, anggota Komisi X DPR RI menjelaskan jika Permendikbudristek ini tidak mengatur perbuatan zina dan prilaku menyimpang LGBT yang dilarang oleh agama sebagai satu bentuk kejahatan seksual. Selain itu Permendikbud ini memuat frasa tanpa persetujuan Korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya, ini merusak generasi bangsa.

Ia juga mencontohnya tentang pelaku yang membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban termasuk Kekerasan Seksual. Artinya, menurut Sakinah, jika dilakukan dengan persetujuan Korban, dilakukan dengan dalih suka sama suka berarti tidak merupakan Kekerasan Seksual. Perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban tetap salah dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang luhur serta budaya luhur bangsa kita.

Di sisi lain, para pendukung Permendikbud-Rister, misalnya Alissa Wahid, menjelaskan peraturan itu adalah bentuk komitmen Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk memberantas salah satu dosa besar di dunia pendidikan Indonesia, yaitu pelecehan seksual. Alissa juga berpendapat, jika korban kekerasan seksual di kampus sulit untuk memproses kasusnya dan bahkan malah kerap mendapat tekanan dari kampus dan kehidupan sosial.

Dukungan bagi Permen ini juga datang dari kolega Nadiem di Dewan Menteri yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menteri Yaqut menjelaskan jika tidak ada alasan untuk tidak mendukung Permendikbud 30/2021. Ia juga sangat berharap jika regulasi itu dapat memerdekakan perguruan tinggi dari kekerasan seksual.

Karena itu, Yaqut juga menjelaskan jika kementerian yang dipimpinnya mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Suara lain juga datang dari PP Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah sepakat dengan tujuan dari Permendikbud Ristek dimana hal ini merupakan upaya Pemerintah melawan aksi kekerasan seksual. Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Sayuti, menegaskan bahwa jika pihaknya berkomitmen kuat untuk melawan aksi kekerasan seksual di 166 Perguruan Tinggi yang dikelola Muhammdiyah dan Aisyiyah seluruh Indonesia.

Namun mereka meminta adanya revisi terhadap Permendikbud Ristek tersebut. Keberatan utamanya adalah pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa tanpa persetujuan korban. Sehingga, mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban (consent).

Keberatan tentang ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) datang dari keputusan Ijtima ulama MUI yang disampaikan oleh Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis melalui akunTwitternya @cholilnafis. Ia menjelaskan jika Permendikbud No 30 Tahun 2021 harus dibatalkan atau direvisi khususnya pada pasal 5 ayat (2) dan (3)

Mari kita lihat sejenak apa sebenarnya isi dari ketentuan Pasal 5 Permen ini secara utuh

Pasal 5

 

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban
yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

 

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

 

Kalau dilihat kembali, yang jadi pokok persoalan yang diangkat adalah mengenai frasa persetujuan korban yang ada dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m. Frasa persetujuan korban sendiri sebenarnya tidak hanya ada dalam Pasal 5. Ia juga ada dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) : “Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.” Dan Pasal 20 ayat (3): “Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.”

Akan tetapi yang jadi pokok masalah dan menjadi keributan di warganet adalah memang yang terdapat di ketentuan Pasal 5 yang kalau dijabarkan adalah sebagai berikut:

  • memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  • mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  • mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  • menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa
    persetujuan Korban;
  • menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  • membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Pro kontra mengenai permendikbud di twitter ini juga digambarkan oleh Ismail Fahmi. Menurutnya, berdasarkan analisis emosi, emosi kedua pihak, baik pro dan kontra, menggambarkan kemarahan. Yang pro  Permendikbud 30 marah pada mereka yang menolak permen yang menurut mereka bagus. Yang Kontra marah karena menganggap permen ini melegalkan seks bebas.

Akan tetapi, masih menurut Ismail Fahmi, akun @muhammadiyahdan @PPAisyiyah, ternyata menjadi jembatan penghubung yang berada di antara kedua cluster pro-kontra, meski sikap keduanya mengkritik dan menghendaki revisi.

2 thoughts on “Meneropong Yang Jadi Persoalan di Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021

  1. Terima kasih untuk artikel nya.

    Mohon maaf, sebagai tambahan.
    saya sebagai awam hukum, saat membaca pasal 5 ayat 2 huruf (i) berbunyi :

    i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi ;

    bagi saya ini terlihat seperti diperbolehkannya “kegiatan secara pribadi” (seperti zina) dalam lingkungan perguruan tinggi. Dan manakala ada seseorang yang “mengintip” padahal ingin menegakkan aturan agama dan sebagai saksi mata dia ingin melaporkannya , malah pelapor ini yang akan kena pelanggaran pasal.

    Terlihat tidak adil..
    Terima kasih.

    1. @Fenty

      Orang koq bawaannya curiga dan imajinasinya terlampau jauh. Kegiatan pribadi di ruang pribadi ini maksudnya malah ruang ganti baju. Susah sih kalau terlampau jauh berimajinasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *