Mengenal Berbagai Jenis Program Bantuan Sosial Yang Ada di Indonesia

Mengenal Berbagai Jenis Program Bantuan Sosial Yang Ada di Indonesia

Masa Pandemi Covid-10 menyebabkan dampak yang buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, namun pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Salah satu upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah memberikan skema program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Adapun bentuk dari bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial sebelum masa pandemi adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi. Bantuan sosial PKH disalurkan setiap bulan secara non tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank dan dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kemensos menetapkan kriteria bansos PKH, yang kategorinya terdiri atas:

  1. Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000,00 per tahun
  2. Anak usia dini paling banyak 2 (dua) orang di dalam keluarga dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000,00 per tahun
  3. Anak usia sekolah SD/sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000,00 per tahun
  4. Anak usia SMP/sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 1.500.000,00 per tahun
  5. Anak usia SMA/sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 2.000.000,00 per tahun
  6. Lanjut usia dengan usia ³ 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1(satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.400.000,00 per tahun
  7. Penyandang distabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.400.000,00 per tahun.

Dalam bantuan PKH penghitungan bantuan sosial dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga.

Selain itu kementerian sosial memberikan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yaitu Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli seperti sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan wabah COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, pemerintah menerbitkan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona. Menindaklanjuti Perpu tersebut, Kementerian Sosial menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Pelaksanaan Bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak terdaftar sebagai penerima KPH, Program Sembako dan tinggal di luar wilayah Bantuan Sosial Sembako. Besaran nilai bantuan sosial tunai sejumlah Rp 600.000 per keluarga per bulan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Sedangkan pelaksanaan Bantuan sosial sembako diberikan kepada keluarga yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak terdaftar sebagai penerima KPH, Program Sembako dan tinggal di wilayah berikut ini :

  1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
  3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
  4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
  5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
  6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Di samping dari bentuk bantuan sosial yang dilakukan kementerian sosial di atas, selama penerapan PPKM Darurat pemerintah juga menambah bantuan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST yakni tambahan beras masing-masing 10 kilogram.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *