Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian yang Dilarang Dibuat oleh Pelaku Usaha

Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian yang Dilarang Dibuat oleh Pelaku Usaha

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti harga-harga sembako yang masih mahal meski sudah memasuki pekan kedua Januari 2022. Adapun beberapa harga kebutuhan pokok seperti telur, bawang dan cabai harganya masih belum stabil. Bahkan untuk harga minyak goreng juga terhitung masih mahal, dimana berdasarkan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata nasional untuk harga minyak goreng di pasar tradisional tercatat Rp 20.450/kg . Padahal pemerintah telah memutuskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di tingkat konsumen maksimal RP 14.00/liter, keputusan ini akan berlaku hingga 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi pada bulan Mei 2022.

Pedagang di pasar tradisional menyampaikan bahwa mereka masih menjual minyak dengan harga tinggi karena mendapatkan harga yang juga mahal dari agen. Dalam hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menanggapi bahwa Ia curiga ada praktik kartel atau oligopoli, dimana kecurigaan ini muncul karena tidak ditemukannya masalah yang mempengaruhi tingginya harga minyak goreng setelah natal dan tahun baru.

Apa itu yang dimaksud dengan oligopoli dan kartel?

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, meliputi:

  1. Oligopoli; dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasa lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
  2. Penetapan harga
  • dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
  • dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.
  • dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • dilarang membuat perjanjian yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok Kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
  1. Pembagian wilayah; dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/jasa.
  2. Pemboikotan; dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/jasa dari pelaku usaha lain.
  3. Kartel; dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/jasa.
  4. Trust; dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan/perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan/perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.
  5. Oligopsoni; dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk secara Bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan.
  6. Integrasi vertical; dilarang membuat perjanjian yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
  7. Perjanjian tertutup; dilarang membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok Kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
  8. Perjanjian dengan pihak luar negeri; ilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Mau membuat perjanjian, pernyataan, ataupun dokumen hukum lainnya tanpa repot dan gratis? Anda dapat membuat beragam dokumen hukum untuk berbagai keperluan pribadi anda.

Segera kunjungi DokumenHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.