Mengenal Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah justice collaborator sedang ramai diperbincangkan. Salah satu penyebabnya adalah kabar mengenai Bharada E yang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator kepada LPSK dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J.

Dalam sejarahnya, justice collaborator diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada 1970-an. Doktrin ini muncul karena para mafia saat itu menggunakan sumpah tutup mulut. Karena itu untuk anggota mafia yang mau memberikan informasi, diberikan fasilitas tertentu yang kemudian pelakunya diberikan istilah justice collaborator.

Secara internasional sendiri, justice collaborator diatur salah satunya dalam UNCAC, khususnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan  (3) yang menatur tentang penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengusut pelaku lain pada kasus tersebut

Justice collaborator sendiri menurut Lilik Mulyadi adalah pelaku tindak pidana atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan yang terorganisir dalam segala bentuknya, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius.

Justice collaborator memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana terutama pada kejahatan yang terorganisir. Justice collaborator memiliki  pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain.

Di Indonesia sendiri, praktik Justice Collaborator sempat diterapkan dalam beberapa kasus seperti kasus Vincentius Amin Sutanto, Agus Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu, Susno Duadji, dan Endin Wahyudin.

Dalam konteks regulasi, UU No 8 Tahun 1981 tidak memiliki pengaturan mengenai justice collaborator, meski dalam praktiknya muncul istilah saksi mahkota. Namun saksi mahkota dalam perkembangannya jsutru dianggap melanggar hak asasi manusia terutama hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri tersangka/terdakwa itu sendiri. Sementara Justice collaborator justru diberikan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah konvensi internasional yang dibuat oleh PBB.

Meski telah memiliki UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pengaturan norma mengenai justice collaborator tidak cukup memadai. Mahkamah Agung lalu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2011

Dalam SEMA tersebut diberikan pedoman dalam menjatuhkan pidana kepada justice collaborator dengan beberapa kriteria:

  1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
  2. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud.

Apabila menemui kasus tersebut, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan:

  1. Pidana percobaan bersyarat dan atau;
  2. Pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

Namun karena sifat SEMA yang hanya mengikat pada Hakim, maka muncul Peraturan Bersama antara Menkumham RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, KPK RI, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama yang terbit pada 14 Desember 2011.

Karena pentingnya peran dari Justice Collaborator, pemerintah dan DPR akhirnya mengubah UU No 13 Tahun 2006 dengan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam beleid itu khususnya pasla 10 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan

“Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain itu Justice Collaborator mendapatkan penanganan secara khusus berupa:

  • tersangka, terdakwa, dan/atau narapaidana yang diungkap tindak pidananya;
  • Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau:
  • Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sementara penghargaan yang diterima oleh Justice collaborator adalah:

  • Keringanan penjatuhan pidana; atau
  • Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unndangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

 

Mau ikut jadi Mediator Tersertifikasi? Segera ikut Pendidikan Mediator Bersertifikat (PMB) Kelas Online Angkatan V yang dimulai pada Desember 2022. Akreditasi dari Mahkamah Agung!

Segera daftarkan diri melalui ICJR Learning Hub!

One thought on “Mengenal Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Indonesia

  1. Mekanisme STANDART OPERASIONAL PROSUDER,INI HAL KASUS INISIAL DISIDANGKAN INKCRAHKAN KEPENGADILAN,

Leave a Reply

Your email address will not be published.