Mengenal Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Mengenal Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Baru-baru ini pencari suaka Afghanistan melakukan demo di depan gedung UNHCR, Menteng Jakarta Pusat. Adapun tuntutan yang dilakukan pencari suaka ini untuk menekan UNHCR, pemerintah Australia dan negara-negara lain untuk mengerjakan proses agar dapat pindah ke negara yang menerima pengungsi, karena Indonesia bukan pihak yang menandatangani Konvensi Wina sehingga tak bertanggung jawab atas penempatan pengungsi. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, UNHCR dan IOM selalu menyatakan bahwa kesempatan mereka untuk ditempatkan di negara lain kurang dari satu persen, itu pun hanya untuk kaum rentan.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees). Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:

“sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara.” Lalu definisi ini diperluas dengan Protokol 1967, dimana dapat diketahui ada lima kriteria yang harus di dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah:

  1. Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh.
  2. Penganiayaan yakni adanya persekusi.
  3. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya.
  4. Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya.
  5. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Dalam menangani pengungsi yang datang ke Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Menurut PP 125/2016 yang dimaksud dengan Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2016 ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang memiliki kegiatan di dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Berdasarkan Perpres tersebut pemerintah membebankan dominasi operasional penanganan pengungsi kepada pihak imigrasi, khususnya kepada Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Rudenim merupakan sentral dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan pengungsi di Indonesia. Dimana Rudenim merupakan pihak yang menerima pengaduan, pelaporan, pelimpahan, pendataan, dan identifikasi pengungsi yang dilakukan instansi pemerintahan. Rudenim juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti UNHCR, IOM, dan kantor pemerintahan setempat dimana pengungsi berada. Namun dengan terbitnya Surat Edaran No. IMI-UM.01.01-2827 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi, maka fungsi Rudenim berfungsi sebagai penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi. Sehingga Rudenim tidak lagi berfungsi sebagai penampungan pengungsi maupun pencari suaka kecuali mereka yang ditolak pengajuannya oleh UNHCR, pengungsi dalam proses ke negara ketiga, dan pengungsi yang melanggar tata tertib.

Meskipun Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, namun Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Atas dasar keinginan Pemerintah Indonesia untuk terus mengevaluasi kinerja penghormatan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *