Mengenal Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif dan Alat Proteksi

Mengenal Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif dan Alat Proteksi

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

KUHPerdata

Perjanjian perkawinan pada KUHPer diatur pada Pasal 139 yaitu para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan pada Pasal 140 – 154 KUHPer. Pada Pasal 147 tertulis bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

UU Perkawinan

Sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan yaitu:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun Pasca Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, peraturan pada Pasal 29 diubah maknanya menjadi:

  1. Sebelum ada perubahan aturan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung berubah menjadi perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
  2. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian kawin hanya dapat diubah saja tetapi tidak dapat dicabut. Berubah menjadi perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
  3. Mengenai masa berlaku dari semenjak perkawinan dilangsungkan, berubah menjadi semenjak perjanjian dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 45 – 52 KHI yang berarti jauh lebih banyak bilamana dibandingkan dengan UU Perkawinan yang hanya mengaturnya dalam satu pasal yaitu pasal 29. Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut. Dalam pasal 45 KHI disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

  1. Taklik talak
  2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

  1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
  2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
  3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
  4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  5. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
  6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri.

Di Indonesia masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etik. Namun perjanjian perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik dan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Adapun tujuan dan manfaat dari perjanjian perkawinan ialah:

  1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
  2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
  3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.
  4. Membebaskan Anda dari kewajiban ikut membayar utang pasangan Anda.
  5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *