Mengenal Remisi Yang Diterima Oleh Narapidana di Peringatan Kemerdekaan Indonesia

Mengenal Remisi Yang Diterima Oleh Narapidana di Peringatan Kemerdekaan Indonesia

Pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 tertulis Narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Merujuk pada Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang telah diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada dua jenis remisi yang dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak, yaitu:

  • remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
  • remisi khusus, diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain itu, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

  • Remisi kemanusiaan;
  • Remisi tambahan; dan
  • Remisi susulan.

Dalam memperingati hari HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan remisi umum kepada 134.430 narapidana dan anak, diketahui dari jumlah tersebut terdapat 50 narapidana teroris dan 214 narapidana korupsi yang menerima remisi. Berdasarkan Pasal 5 Permenkumham 03/2018, Narapidana yang berhak untuk menerima remisi harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, yaitu:

  1. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan: (1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan (2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
  2. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Selain dari syarat pada Pasal 5 tersebut ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh narapidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

  1. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud seperti di atas juga harus memenuhi syarat:
  • bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  • telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
  • menyatakan ikrar: (1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau (2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
  1. Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:
  • bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
  • telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
  1. Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, dan narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Remisi yang diberikan kepada anak, juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  • berkelakuan baik yang dibuktikan dengan: (1) tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan (2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.
  • telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan
  • belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu merujuk pada PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, remisi juga dapat diberikan kepada anak pidana dan narapidana yang tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan syarat:

  • dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  • berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  • menderita sakit berkepanjangan.

Besaran remisi umum yang diberikan kepada narapidana diatur pada Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu:

  1. Pada tahun pertama, remisi diberikan:
  • 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
  • 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
  1. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
  2. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat bulan;
  3. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
  4. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *