Mengenal SLAPP dan Anti SLAPP

SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation pertama kali diperkenalkan pada 1996 oleh Prof. George W. Pring and Penelope Canan melalui buku yang berjudul SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out

Menurut LII Cornel Law School, SLAPP adalah sebuah tuntutan atau gugatan yang diajukan melalui mekanisme hukum dan diajukan oleh orang atau badan hukum untuk mencegah kritik dan publikasi yang sifatnya negative. SLAPP digunakan untuk mencegah para pengkritik membuat pernyataan yang bersifat negative dan secara umum digunakan agar para pengkritik kehabisan sumber daya untuk menghadapi tuntutan atau gugatan berdasarkan SLAPP.

Sederhananya, meskipun tuntutan atau gugatan hukum itu mekanisme yang sah, namun SLAPP digunakan untuk membungkam atau menghentikan peran serta masyarakat. Karakteristik yang menonjol dari SLAPP adalah perbedaan kekuatan/kekuasaan dan sumberdaya antara pelapor/penggugat dengan terlapor/tergugat yang sangat lebar.

Peningkatan penggunaan SLAPP diseluruh dunia meningkatkan kekuatiran. Tak heran jika Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul menegaskan bahwa dalam kerangka hukum tertentu justru menyuburkan penggunaan mekanisme SLAPP ini. Misalnya seberapa mahal biaya menghadapi persoalan hukum (termasuk batasan ganti rugi dan ketersediaan bantuan hukum), elastisitas undang-undang yang menargetkan kebebasan berbicara (terutama terkait dengan penghinaan), dan tidak adanya perlindungan khusus seperti UU Anti SLAPP atau ganti rugi atas penyalahgunaan mekanisme hukum

Tak heran jika banyak upaya untuk merespon mekanisme SLAPP dengan membuat aturan anti SLAPP. Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB pada 2017 mengeluarkan Komentar umum mengenai Kewajiban negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis yang pada pokoknya meminta Negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warganya dari campur tangan pihak ketiga dan meminta agar Negara menciptakan kerangka hukum yang menjamin warga untuk dapat menikmati hak asasi manusia secara bebas

Selain itu PBB juga mengeluarkan Panduan Prinsip – prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Panduan ini menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia menjadi standar perilaku untuk perusahaan dimanapun mereka menjalankan operasi bisnisnya.

Khusus Indonesia, praktik SLAPP mulai marak selepas reformasi. Salah satu kasus SLAPP yang terdeteksi terjadi pada 2004, dimana Dr. Dr. Rignolda Djamaludin, seorang ahli lingkungan hidup, menyampaikan pandangannya di Harian Kompas (20 Juli 2004) dan Harian Sinar Harapan (21 Juli 2004) tentang penyebab penyakit minamata yang diidap oleh masyarakat sekitar Teluk Buyat

Menurut penelitian yang dilakukan Agung Wardana, terdapat 75 kasus di sektor lingkungan sepanjang 2010 sampai 2021. Rincian 75 kasus tersebut adalah 68 kasus pidana, 5 kasus perdata, dan 2 kasus administrasi Negara

Berbagai kasus SLAPP yang muncul setelah reformasi membuka peluang diaturnya ketentuan ANTI SLAPP. Pengaturan Anti SLAPP yang diinisiasi adalah pengaturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU ini menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun ketentuan pasal 66 UU PPLH ini belum selaras dengan 4 dimensi pengaturan Anti SLAPP yang efektif. Empat dimensi tersebut antara lain:

  • perlindungan (protective) masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik dengan itikad baik;
  • mengecilkan hati (dissuasive) penggugat/pelapor SLAPP potensial agar mereka enggan menggunakan intimidasi hukum;
  • memberikan kompensasi secara penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita korban SLAPP; dan
  • memerintahkan penggugat/pelapor SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban SLAPP

Ketentuan Pasal 66 UU PPLH juga dianggap masih memiliki kelemahan dari sisi prosedur dan dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, mekanisme yang ada belum dilengkapi dengan pengaturan hukum acara. Dari sisi substansi, penjelasan Pasal 66 UU PPLH malah mereduksi ketentuan Anti SLAPP. Penjelasan Pasal 66 UUPPLH menyebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.