Mengenali Berbagai Bentuk Badan Usaha Yang Ada di Indonesia

Mengenali Berbagai Bentuk Badan Usaha Yang Ada di Indonesia

Setelah anda mempersiapkan segala hal untuk menjalankan usaha anda secara mandiri, maka anda juga perlu mempertimbangkan untuk membentuk badan usaha.

Meski tidak wajib untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis, pelaku usaha pada dasarnya akan mendirikan badan usaha, karena dengan badan usaha yang mempunyai legalitas, badan usaha akan diakui oleh masyarakat, dan dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Sebelum memilih bentuk dari badan usaha, seseorang wajib mengetahui bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Ada beberapa jenis badan usaha yaitu:

  1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, dimana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Meski KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun pemerintah melegalisasikan perusahaan perseorangan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan Lembaga perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

  1. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan (asset) pemilik dengan harta kekayaan badan usaha dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

Perseroan Terbatas

PT adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Koperasi

Koperasi adalah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

  1. Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum

Badan usaha yang bukan badan hukum (non badan hukum), biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri, badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

Firma

Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

CV

CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa usaha berbadan hukum dengan yang bukan berbadan hukum memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat di bawah ini:

Badan usaha badan hukum Badan usaha bukan berbadan hukum
Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Subjek hukumnya adalah rang-orang yang menjadi pengurus badan usaha.
Harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Harta kekayaan badan usaha bersatu dengan harta pribadi.
Apabila terjadi pailit yang dapat disita hanyalah harta badan usaha saja (harta pribadi pengurus/anggotanya bebas dari penyitaan). Apabila terjadi pailit, harta pengurus/anggotanya ikut tersita.
Tanggung jawab pemilik badan usaha  (pemegang saham) terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha. tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas, artinya tidak hanya inbreng (modal) yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika aset (harta) badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang-utang badan usaha kepada pihak ketiga.

 

Untuk mempelajari berbagai bentuk badan usaha, anda juga bisa mempelajarinya di Kelas Belajar Mandiri tentang Seluk Beluk Badan Usaha di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *