Menggagas Model Ideal Pelaksanaan PKPA

Berbicara mengenai profesi Advokat, tidak lepas dari yang namanya Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau yang biasa disingkat dengan PKPA. Sebagai sebuah pendidikan khusus, PKPA pada dasarnya adalah modal bagi para calon advokat untuk memasuki dunia penegakan hukum nantinya ketika sudah disumpah menjadi seorang advokat. Ketika kita berbicara mengenai penyelenggaraan PKPA, maka tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi advokat dan sekolah tinggi ilmu hukum atau perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, dimana organisasi advokat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian.

Pembicaraan mengenai PKPA ini pun menjadi topik diskusi yang menarik di dalam webinar series Meeting Of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diselenggarakan oleh DPN PERADI pada tanggal 23-25 Mei 2022. Dimana model kerjasama antara organisasi advokat dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PKPA menjadi bahan diskusi utama oleh para narasumber.

Advokat sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia, Asfinawati, membuka diskusi dalam webinar ini dengan menyampaikan sebuah fakta bahwa organisasi advokat di Indonesia berbeda dengan organisasi advokat di negara lain khususnya di benua eropa. Dimana organisasi advokat di negara lain terkadang memiliki peran aktif dalam memberikan masukan kepada negara dalam pembentukan hukum di negara tersebut. Hal ini memiliki relevansi dengan peran profesi advokat itu sendiri, apakah hanya sebagai seorang profesional yang menjalankan kerja individualnya, atau sebagai pengemban tugas profesi seperti melakukan kontrol sosial terhadap pembentukan hukum dan penyimpangan dalam penegakan hukum.

Menurutnya ketika berbicara mengenai pendidikan profesi untuk seorang advokat, tentu terdapat kelebihan dan kekurangan dari setiap individu calon advokat tersebut. Maka dari itu fungsi dari PKPA adalah sebagai tempat untuk mempertemukan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk bersama-sama belajar sebagai seorang advokat yang berkualitas. Mengenai peran perguruan tinggi dalam pendidikan advokat, Asfina mengatakan kalau seharusnya ada baiknya untuk perguruan tinggi melakukan sebuah kajian terkait dengan relevansi PKPA dengan profesionalitas advokat dalam menjunjung kode etik yang ada. Jika ternyata profesionalitas tersebut tidak muncul ketika menjadi seorang advokat, maka perlu dipertanyakan mengapa PKPA tidak dapat “meninggalkan jejak” kalau kode etik adalah hal yang sangat penting dalam sebuah profesi advokat.

Narasumber lain, Anthon Raharusun, memberikan pandangan bahwa saat ini PKPA seringkali dijadikan sebagai sebuah “ladang bisnis” yang justru menghilangkan nilai-nilai dasar yang berasal dari Undang-Undang Advokat. Padahal seharusnya PKPA menjadi tempat untuk menghasilkan advokat-advokat yang unggul di masa depan. Menurut Anthon, penyelenggaraan PKPA yang bekerjasama dengan perguruan tinggi ini harus berorientasi pada pengembangan kualitas dari calon advokat yang mengikuti pendidikan profesi ini. Jangan sampai PKPA justru berorientasi pada mengambil keuntungan jangka pendek. Bagi Anthon, salah satu cara untuk menjamin bahwa PKPA yang diadakan itu bermutu dan berkualitas adalah dengan standarisasi kurikulum dan pemilihan perguruan tinggi dari organisasi advokat sebagai partner penyelenggara.

Pendapat Anthon di atas ditegaskan oleh narasumber selanjutnya yaitu Irianto Subiakto. Beliau membuka dengan sebuah pertanyaan : “Advokat seperti apa yang mau kita ciptakan?” Irianto berpendapat jika keberadaan PKPA sebetulnya merupakan sebuah proses rekrutmen advokat di masa depan. Dalam proses PKPA ini, nantinya akan terseleksi advokat-advokat yang memiliki nilai-nilai kejuangan dan skill yang mumpuni sebagai seorang penegak hukum.

Disampaikan juga olehnya bahwa peran perguruan tinggi dalam “proses rekrutmen” ini adalah sebagai pihak penyelenggara, namun tetap organisasi advokat–lah yang memiliki peran sebagai pemilik program pendidikan khusus profesi ini. Pandangan dari Irianto tersebut diamini oleh Ketua Umum PERADIN, Ropaun Rambe. Ropaun mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan PKPA, organisasi advokat adalah pemegang otoritas yang utama. Namun perguruan tinggi juga memiliki peran tidak kalah penting, karena mereka–lah yang mempunyai saran dan fasilitas untuk menyelenggarakan PKPA tersebut.

Memiliki pertanyaan soal hukum? Atau anda sedang terlibat masalah hukum? Konsultasikan persoalan anda, persoalan anda akan direspon oleh lebih dari 70 Mitra Penyedia Layanan Hukum di seluruh Indonesia.

Tersedia forum konsultasi online yang dapat diakses secara gratis

Segera kunjungi ICJR Law Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published.