Menilik Perlindungan Nama Domain di Indonesia

Menilik Perlindungan Nama Domain di Indonesia

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (Internet Protocol) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu host, server atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global. Nama domain dalam terminologi yuridis juga dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di cyber space.

Seiring dengan pesatnya aktivitas perdagangan yang semakin meningkat melalui internet, maka pemakaian nama domain telah menjadi bagian dari perlengkapan komunikasi standar yang digunakan oleh kalangan bisnis untuk mengidentifikasikan dirinya, produknya, dan aktivitasnya. Alamat domain yang dimuat dalam iklan-iklan yang muncul secara rutin di media massa saat ini adalah untuk identifikasi dan komunikasi, seperti nama perusahaan, merek dagang dan nomor telepon dan faks.

Nama domain menerapkan asas first come first serve, ini tercantum pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE yaitu Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan banyak sengketa, karena kelemahan dari prinsip pendaftar pertama pada nama domain ini terletak pada pihak register yang tidak melakukan pengecekan secara kompetensi pada pihak pendaftar.

Dimana Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual, karena nama domain tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Selain itu alasan utama dari terjadinya sengketa terhadap nama domain adalah kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan sistem dalam pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara teritorial untuk wilayah tempat pendaftarannya/wilayah yang di tunjuk, sedangkan sistem Nama Domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara global. Bahkan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Cita Citrawinda mengungkapkan bahwa nama domain memiliki konflik dengan merek karena tidak adanya keterkaitan antara sistem pendaftaran merek dengan pendaftaran nama domain.

Melihat perkembangan saat ini, nama domain dalam dunia perekonomian sudah memiliki nilai ekonomis sehingga nama domain mulai diperdagangkan atau disebut juga dengan cyber squatters. Hal ini mengakibatkan munculnya pelaku yang berniat buruk untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membuat dan mendaftarkan nama domain yang sama dengan nama seseorang yang terkenal, nama perusahaan, atau barang dan jasa orang lain yang telah banyak di ketahui oleh masyarakat. Selain itu ada juga cyber parasite dimana terdapat pihak yang memanfaatkan ketenaran dari nama domain tertentu, dengan mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang berkonotasi dengan nama domain tersebut.

Oleh karena itu dalam hal perlindungan nama domain, UU ITE menyebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) bahwa setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain tersebut. Dimana yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *