Metaverse Dalam Pandangan Hukum, Bagaimana Organisasi Advokat Meresponnya?

Perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban manusia didampingi dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang sedang menjadi perbincangan adalah metaverse. Secara sederhana metaverse merupakan sebuah dunia virtual dimana orang dapat merasakan dunia maya seolah-olah bagian dari dunia nyata serta mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia maya

Dalam Webinar Series Meeting of Mind: Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diselenggarakan oleh DPN PERADI, Edmon Makarim, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan jika pada saat seseorang masuk dalam sistem elektronik yang berkonvergensi dengan penyelenggaraan sistem elektronik maka yang terjadi adalah kerentanan. Pada saat para ahli hukum bertemu di 1980-an, saat itu pembahasan isu hukum yang terjadi masih sama seperti isu hukum yang terjadi pada saat ini, ujar Edmon Makarim.

Akibat digitalisasi terjadi perubahan kebiasaan dari paper based menjadi electronic based, utamanya pada saat Covid 19, karena itu muncul pertanyaan apakah tindakan di ruang meta sama dengan ruang siber ataupun dari sisi real spase dari sisi keabsahannya? Menurut Edmon Makarim tindakan – tindakan yang diambil dalam ruang – ruang tersebut adalah sama dengan tindakan yang diambil di ruang fisik.

Dari sisi hukum, menurut Edmon, yang perlu dilihat adalah pada kontraknya dan juga hukum kebendaannya. Sehingga suatu informasi yang dikirimkan melalui sistem elektronik pada dasarnya adalah bergantung pada kesepakatan para pihak dan diposisikan sebagai Akta Bawah Tangan. Karena itu, menurut Edmon, hukum mestinya tidak bergantung pada istilah – istilah teknis.

Pertanyaan dari sisi hukum terkait dengan teknologi, menurut Edmon adalah mengenai akuntabilitas yang berarti jaminan terhadap keandalan, keamanan, dan bertanggungjawab. Karena itu dalam konteks hukum setiap penyelenggara sistem elektronik harus menjamin pengguna sistem elektronik mengetahui resikonya dan mampu melakukan mitigasi terhadap resiko tersebut. Karena itu para advokat perlu mengetahui serta memahami tingkat resiko dalam penyelenggaraan sistem elektronik, ungkap Edmon.

Karena itu, menurut Edmon, hakikat metaverse bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat hukum dan merupakan jargon baru, pungkas Edmon. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah indentifikasi elektronik dan otorisasi identifikasi elektronik. Karena hal ini akan menunjang otentifikasi dari bukti elektronik. Para Advokat harus menyebarluaskan kesadaran mengenai prinsip kehati – hatian kepada masyarakat luas terutama pada penggunaan sistem elektronik, pungkas Edmon.

Menanggapi hal tersebut, Luhut MP Pangaribuan, Ketua Umum DPN PERADI, menyatakan jika metaverse pada dasarnya adalah dunia komunitas verbal tanpa batas yang saling terhubung, dimana orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augment reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Dengan kata lain dunia digital telah semakin komprehensif dan intensif, secara singkat metaverse adalah versi internet yang ditingkatkan.

Mengutip pendapat Thomas L. Friedman, Luhut menjelaskan jika ada 10 kekuatan pendatar diantaranya adalah (1) Abad baru kreativitas: Ketika Dinding runtuh dan jendela dibangun, (2) zaman konektivitas: Ketika web mendunia dan Netscafe memasyarakat, (3)  perangkat lunak alur kerja, (4) Up  loading: mengendalikan kekuatan masyarakat, (5) out sorcing Y2K, (6) Offshoring: lari Bersama Gazele, makan Bersama singa, (7) supply-chaining, Makan Sushi di Arkansas, (8)  insourcing, apa yang dilakukan ornag-orang bercelana coklat itu, (9) In-Forming: Mesin pencari google, Yahoo, dan MSN, (10)  Steroid, Digital, Personal, Virtual.

Dalam konteks hukum, Luhut juga menyatakan jika pengaturan sistem elektronik terdapat dalam Perma No 1 Tahun 2019 Tentang e court yang mengatur mengenai e filing, e payment, e litigation. Selain itu diatur juga dalam Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Karena itu, menurut Luhut, jangan terlampau fokus bagaimana mengorganisasikan diri dalam organisasi advokat karena organisasi advokat adalah pada dasarnya alat untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi. Karena itu Luhut mengajak agar para advokat melihat ke masa depan, tanpa melihat organisasi advokatnya. Karena menurutnya, tantangan itu sangat nyata berada dihadapan kita semua sebagai advokat.

Luhut juga menyitir UU Advokat yang menekankan bila UU Advokat menjelaskan jika Organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Luhut juga mengingatkan jika Advokat adalah bagian dari kekuasaan kehakiman dan organisasi advokat juga perlu diredefinisi konsepnya. Menurut Luhut, perlu ada pendekatan baru, dimana Advokat adalah satu kesatuan sistem dengan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu perlu ada usaha – usaha baru untuk mendudukkan kembali posisi advokat dan juga organisasi advokat. Luhut mengingatkan adanya deklarasi pada 2015, antara PERADI SAI dan PERADI RBA mengenai Badan Sertifikasi Advokat Indonesia, Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia, dan Komisi Pengawas Bersama Advokat Indonesia. Usaha ini juga direspon oleh 19 Organisasi Advokat, dalam Deklarasi Warung Daun Cikini, tentang perlunya Dewan Kehormatan Bersama dan pengakuan terhadap 1 Kode Etik Advokat Indonesia.

Luhut juga menjelaskan jika persoalan advokat tidak hanya terbatas pada PERADI, namun juga ada puluhan organisasi advokat lainnya. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar ada satu standar profesi agar seluruh persoalan organisasi advokat tuntas seketika. Karena itu RUU Advokat adalah suatu keniscayaan agar ada pengaturan Organisasi Advokat diatur dalam hukum public dengan satu standar profesi sebagai single bar, pungkas Luhut.

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.