MPR Usulkan Perubahan UUD 1945

MPR Usulkan Perubahan UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang mempersiapkan proses amandemen UUD 1945. Dalam Sidang Tahunan MPR 2021, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan perubahan atau amandemen UUD 1945.

“Atas tindak lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya

Usulan ini juga sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya di Istana Bogor pada Jumat (13/8/2021). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, Ketua MPR menjelaskan jika perubahan terbatas UUD 1945 tidak akan membuka kotak pandora khususnya yang terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Ketua MPR juga menjanjikan jika perubahan UUD 1945 hanya terbatas pada Penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945.

“Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Sementara penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945.” tutur Bambang Soesatyo

Menurut Ketua MPR, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR. Alasannya jika melalui undang-undang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Namun tidak juga diatur langsung dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

Secara substansi, menurut Ketua MPR, PPHN hanya memuat kebijakan strategis yang menjadi rujukan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. PPHN tidak akan mengurangi ruang kreativitas pemerintah untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan. Menurutnya, PPHN akan menjadi payung yang bersifat ideology dan konstitusional bagi penyusunan rencana pembangunan yang bersifat teknokratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *