Muncul Petisi Desak Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Muncul Petisi Desak Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pada 27 Juli yang lalu beredar informasi bahwa data 2 juta nasabah dan 463 ribu dokumen perusahaan BRI Life bocor dan dijual dengan dengan harga USD 7.000 atau sekitar Rp 101 juta oleh akun anonim di sebuah forum peretas. Informasi ini dibocorkan oleh akun twitter @UnderTheBreach.

Menurut akun tersebut, beberapa data pribadi yang dijual tersebut antara lain KTP, buku rekening, NPWP, akta kelahiran, surat kematian, hingga rekam medis. Informasi ini juga dikuatkan oleh Hudson Rock, sebuah perusahaan pemantau kejahatan siber. Mereka mengungkapkan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa komputer milik karyawan BRI dan BRI Life telah disusupi peretas. Meski ada upaya investigasi, namun hingga saat ini belum terdapat kejelasan atas penyebab terjadinya kebocoran data pribadi tersebut.

Sementara itu, di April 2021, orang tua dari pengguna Twitter @karinhaie (Karin) mendapatkan surat somasi yang ditujukan kepada anaknya, Karin. Karin dikirimkan somasi oleh Bank BNI agar segera menyelesaikan pembayaran hutangnya, padahal dirinya tidak pernah memiliki rekening dan kartu kredit Bank BNI. Namun saat dikonfimrasi, Bank BNI membenarkan bahwa rekening dan kartu kredit tersebut adalah atas nama dirinya.

Dugaan bocornya kebocoran data pribadi dalam dua kasus diatas merupakan rentetan panjang dari kasus serupa yang telah berulang kali terjadi di Indonesia. Contoh lainnya adalah kasus jual-beli data pribadi hingga pencurian identitas oleh fintech ilegal.

Pada saat ini data pribadi adalah komoditas yang merupakan dampak dari meningkatnya penggunaan data tersebut secara masif di berbagai sektor. Namun jika hal ini tidak ditanggulangi makan kasus kebocoran data pribadi tidak hanya berdampak pada warga Negara namun juga menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit.

Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Elsam, menjelaskan dilanjutkannya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan disahkannya RUU tersebut menjadi hukum positif adalah oase yang dapat menyelamatkan warga negara dari kebocoran data pribadi dan gangguan-gangguan terhadap data pribadi. Melalui regulasi ini, hak – hak warga Negara sebagai subjek data akan diakui. Selain itu regulasi tersebut juga bakal memberikan kewajiban pada instansi pemerintah atau perusahaan untuk melindungi data, jelas Wahyudi.

Di sisi yang lain agar regulasi ini juga berjalan efektif dan dapat dilaksanakan, sebuah otoritas perlindungan data yang independen diperlukan. Menurut Wahyudi, pembentukan otoritas pengawas yang independen, dan bukan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, adalah salah satu pilar utama dalam memberikan pelindungan yang efektif bagi upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan RUU PDP secara lebih akuntabel dan partisipatif, Elsam bersama – sama Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi membuat petisi di platform change.org. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Wahyudi juga menjelaskan jika pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74, Presiden sempat berpidato jika regulasi untuk melindungi data pribadi harus segera disiapkan dan tidak boleh ada kompromi. Namun hingga saat ini RUU PDP belum kunjung disahkan, pungkas Wahyudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *