Nella: Perubahan KUHP Harus Diikuti Dengan Perubahan KUHAP

Dalam Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP yang digagas oleh Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Pusat Studi Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa menyoroti sejumlah hal penting.

Sejumlah rekomendasi juga dikeluarkan sebagai hasil dari Konsultasi Nasional tersebut. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah perubahan KUHP harus diikuti dengan perubahan dari hukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia

Nella Sumika Putri dari Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran menyebutkan jika pengesahan RKUHP akan sangat berdampak pada overkriminalisasi dan berpotensi besar membuka ruang penyalahgunaan oleh penegak hukum seandainya mekanisme hukum acara pidana masih mengacu pada KUHAP saat ini.

“Dengan minimnya judicial scrutiny dalam KUHAP – yang dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaan upaya paksa dijalankan dengan tepat dan tidak berdasarkan subyektivitas penyidik – dan masih cukup banyaknya rumusan unsur tindak pidana di RKUHP yang bersifat multitafsir, dikhawatirkan perbaikan yang diinginkan di level praktik tidak akan tercapai secara signifikan.” ujar Nella

“Idealnya, perubahan RKUHP juga diikuti dengan hukum acara pidana yang selaras dengan perubahan tersebut. Oleh karenanya, akan lebih baik apabila pemberlakuan RKUHP ditetapkan bersamaan dengan pemberlakuan RKUHAP.” lanjut Nella

Selain itu menurut Nella, diperkenalkannya mekanisme maupun jenis pidana baru akan berdampak pada berubahnya kerja penegakan hukum. Banyaknya peraturan internal di tiap-tiap lembaga penegak hukum juga perlu dievaluasi dan diperketat agar rule of the game yang berbasiskan profesionalitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat dijalankan sama dalam berbagai perkara.

“Waktu transisi selama 2 tahun yang diatur dalam Pasal 628 RKUHP tidak cukup untuk menyiapkan implementasi ketentuan baru tersebut. Pendekatan pemberlakuan suatu UU berdasarkan tenggat waktu semata terbukti banyak mengalami kegagalan.” ungkap Nella

Menurut Nella, pengaturan pemberlakuan RKUHP seharusnya tidak ditetapkan berdasarkan tenggat waktu, namun dengan undang-undang tersendiri dengan mengatur hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk memastikan kesiapan penegak hukum, masyarakat, peraturan-peraturan pelaksana, maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem baru di RKUHP.

Mau bisnis anda naik kelas? Segera resmikan usaha anda dengan PT Perorangan! Mulai dari IDR 500 ribu, anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usaha anda tanpa kuatir.

Segera  resmikan bisnis anda di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.