[Online Training] Panduan OSS Berbasis Resiko Dalam Ijin Usaha

[Online Training] Panduan OSS Berbasis Resiko Dalam Ijin Usaha

Pendahuluan

Hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah rezim perijinan di Indonesia menjadi berbasis risiko. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (7) UU Cipta Kerja, perizinan usaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha suatu kegiatan usaha. Sistem perizinan yang juga dikenal sebagai Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Management (OSS-RBA) ini sudah dibangun sejak bulan Maret 2021 lalu dengan berbagai implementasi pada kebijakan-kebijakan terkait, yang kemudian pada bulan Agustus silam telah resmi diluncurkan oleh Kementerian Investasi.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), OSS-RBA ini adalah sistem berupa portal satu pintu perizinan investasi, perizinan yang dimaksud adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan kegiatan usahanya, dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

OSS-RBA ini membagi tingkat perizinan menjadi empat tingkat risiko yang kemudian diikuti dengan persyaratan yang berbeda-beda, sesuai dengan PP5/2021 yaitu:

  1. Pertama, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Pelaku Usaha wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan juga berlaku sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia)
  2. Kedua, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.
  3. Ketiga, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. NIB dan Sertifikat Standar merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
  4. Keempat, Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Tinggi, pada bagian ini Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin. Persyaratan untuk penerbitan Izin, pemenuhan persyaratan termasuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan NIB sekaligus Izin sebagai perizinan berusaha berlaku untuk tahap operasional dan komersial.

Mengingat pentingnya pemahaman yang baik terhadap implementasi OSS-RBA pasca penerapan PP5/2021, maka penting untuk diadakan suatu pelatihan bagi pengguna OSS-RBA seperti pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas (KPBPB), dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam isu perizinan ini.


Jadwal

Jumat, 26 November 2021 pukul 09.00-10.30 WIB


Materi

  1. Konsep OSS – RBA
  2. Dasar hukum OSS – RBA
  3. Peralihan dari OSS PP24/2018 ke OSS-RBA PP5/2021
  4. Syarat dasar perizinan berusaha
  5. Alur proses OSS – RBA
  6. Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko
  7. Tata cara dan dokumen yang dipersiapkan dalam pendaftaran IUJK OSS
  8. Studi kasus: Kondisi langsung penerapan sistem OSS-RBA

Narasumber

Arif Fardimal, S.H., LL.M., Pengamat Perijinan Berusaha, Arief Fardimal mendapatkan gelar LL.M. pada Hukum Internasional dari University of Hertfordshire, Inggris pada tahun 2016, sebelumnya ia mendapatkan gelar S.H. dari Universitas Diponegoro Semarang. Setelah menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya, ia memulai karirnya di Biro Peraturan Perundang-undangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Minat dan pengetahuan luasnya terhadap isu Perizinan Izin Usaha, Peluang Investasi, Sektor Prioritas Indonesia, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pengembangan Kawasan Industri membuatnya dipromosikan menjadi Kepala Seksi Penerbitan dan Distribusi pada Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal, BKPM pada Maret 2019.


Biaya & Fasilitas

  • Kelas Reguler: Rp.0.00 dengan fasilitas: Q & A via chat room
  • Kelas VIP: Rp. 150.000 dengan fasilitas: Materi narasumber, Sertifikat Elektronik, Direct Q & A, berada dalam 1 frame, dan foto session

Pendaftaran


Informasi Pendaftaran:

belajar@learninghub.id | Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *