Pahami Dulu Aturan Hukumnya Sebelum Melakukan Penggalangan Dana

Pahami Dulu Aturan Hukumnya Sebelum Melakukan Penggalangan Dana

Rumah Gala Sky hasil donasi yang dikumpulkan oleh sahabat dari Vanessa Angel, Marissya Icha saat ini menjadi topik hangat, Adapun alasan dari perbincangan netizen pada saat ini dilatarbelakangi oleh ayah mendiang Vanessa Angel yaitu Doddy Sudrajat yang beberapa waktu lalu melaporkan penggalangan donasi yang diperuntukkan cucunya, Gala Sky Andriansyah.

Doddy Sudrajat mengaku sangat keberatan dan menilai penggalan donasi tersebut menyalahi aturan pemerintah dan harus dikembalikan. Oleh karena itu Pihak dari Doddy mengatakan telah melaporkan penggalangan donasi tersebut ke Kepolisian dan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Penyidikan Kemensos, Dayat Sutisna menyatakan penyelenggara donasi diwajibkan untuk melakukan pengurusan izin terlebih dahulu. Selain izin, Sutisna menjelaskan penyelenggara juga harus melaporkan jumlah donasi yang terkumpul serta kemana uang donasi tersebut diberikan, dan rekening penyaluran donasi juga harus atas nama organisasi kemasyarakatan bukan pribadi.

Dayat Sutisna juga menyampaikan ada 3 konsekuensi apabila kegiatan donasi atau PUB dilakukan tanpa izin yaitu sesuai dengan Permensos No. 8/2021 ada dua sanksi yaitu administratif dan pidana, selain itu tercantum dalam UU No. 9/1961 bahwa hasil penggalangan donasi tidak berizin bisa disita oleh negara.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penggalangan donasi berdasarkan hukum di Indonesia?

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Namun, terdapat beberapa penyelenggaraan pengumpulan yang tidak memerlukan izin, berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, meliputi:

  1. Zakat;
  2. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  3. Keadaan darurat di lingkungan terbatas;
  4. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
  5. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan

Lalu bagaimana cara untuk mengajukan izin penggalangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Berikut prosedur untuk melakukan pengajuan izin PUB:

  1. Pemohon penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
    • Nama dan alamat organisasi
    • Akta pendirian dan susunan pengurus
    • Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan
    • Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
    • Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
    • Mekanisme penyaluran
    • Mekanisme penyelenggaraan
    • Rincian pembiayaan
  2. Permohonan ditujukan kepada Menteri Sosial RI, dengan melampirkan:
    • Surat rekomendasi atau persetujuan Gubernur setempat dimana pemohon berkedudukan.
    • Bagi pemohon yang berkedudukan di provinsi lain, di samping persetujuan sebagaimana dimaksud, harus disertai pula persetujuan Gubernur atau Instansi sosial dimana pengumpulan sumbangan diselenggarakan.
    • Fotokopi Akta pendirian dan AD/ART dari organisasi yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan izin, penyelenggara dapat melakukan pengumpulan dana dengan cara mengadakan pertunjukan, mengadakan bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu, undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan, penjualan prangko amal, pengedaran daftar (list) derma, penjualan kupon atau stiker sumbangan, penempatan kotak sumbangan di tempat umum, penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya, pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan, pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank, melalui SMS donasi ,pengembalian sisa belanja, serta melalui website.

Dalam rangka pelaksanaan promosi PUB, Penyelenggara diwajibkan untuk mencantumkan QR Code pada semua materi promosi PUB antara lain melalui spanduk, banner, leafleat, website dan lain-lain. QR Code yang dimaksud gunanya agar masyarakat dapat mengecek dan memastikan suatu program penyelenggaraan  PUB telah mempunyai izin atau belum.

Selain itu, Penyelenggara juga memiliki beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu:

  1. Penyelenggara dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan wajib melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
  2. Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Izin.
  3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan kepada:
    • Kementerian Dalam Negeri
    • Gubernur Provinsi Setempat
    • Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggaraan/ pemegang izin berkedudukan
  4. Isi laporan harus disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berupa:
    • Jenis usaha yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan sumbangan
    • Jumlah sumbangan yang diperoleh
    • Penggunaan sumbangan (penyalurannya)

Mau meningkatkan kapasitas dan skil serta pengetahuan dengan cara mudah dan terjangkau? Mulai dari IDR 50 ribu/bulan, anda dapat mengikuti beragam pelatihan virtual dan kelas pengetahuan mandiri tanpa batas.

Segera daftarkan diri anda dalam program Amica@NgertiHukumID

One thought on “Pahami Dulu Aturan Hukumnya Sebelum Melakukan Penggalangan Dana

  1. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia
    Saya ingin konsultasikan bagaimana caranya seorang yang tidak memiliki modal agar mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha kecil menengah alias pedagang asongan.terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published.