Pahami Perbedaan 2 Jenis Tanda Tangan Elektronik!

Pahami Perbedaan 2 Jenis Tanda Tangan Elektronik!

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID­-19 di Wilayah Jawa dan Bali untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dimana sesuai dengan instruksi ini pelaksanaan kegiatan masih dilaksanakan secara daring/online.

Akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat, ICT for Development Researcher Daniel Oscar Baskoro mengatakan semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas digital yang ada, dan orang-orang bisa melakukan pekerjaan dari jarah jauh. Menurut Kominfo salah satu adopsi teknologi yang paling masif yaitu tanda tangan digital atau digital signature, tercatat penggunaan tanda tangan digital melonjak 350 persen selama pandemi.

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik dan digital untuk transaksi daring untuk meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi dan mendorong inklusivitas dalam aktivitas elektronik. Selain itu Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH Dickie Widjaja mengatakan bahwa tanda tangan elektronik merupakan salah satu solusi bagi kebutuhan bisnis di tengah pandemi Covid-19 ini.

Apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu?

Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 12 Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Fungsi dari tanda tangan elektronik ini berdasarkan Pasal 60 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keutuhan identitas Penanda Tangan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Selain itu Tanda tangan elektronik apabila dilihat dari Pasal 60 PP PSTE ternyata mempunyai dua jenis tanda tangan elektronik yaitu:

  • Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
  • Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Khusus untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi ini, harus dilakukan oleh penyelenggara dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Permenkominfo No. 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik disebutkan jika Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Saat ini di Indonesia ada tujuh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diakui oleh Kementerian Kominfo.

Sementara itu risiko dari tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP PSTE adalah akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan elektronik tersertifikasi atau tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap nilai pembuktian.

Lalu apakah tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa?

Jangan khawatir karena Tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah menurut Pasal 59 ayat (3) PP PSTE apabila tanda tangan elektronik tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  2. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
  6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *