Pandemi Covid 19: Benarkah Ini Soal Darurat Militer?

Pandemi Covid 19: Benarkah Ini Soal Darurat Militer?

No Comments

Baru-baru ini masyarakat heboh dengan pernyataan dari Menko PMK, Muhajir Effendi, bahwa Indonesia dalam kondisi darurat militer dalam menghadapi pandemi Covid 19. Meski pernyataan tersebut lalu ditanggapi oleh Menkopulhukam yang menjelaskan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan.

Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keadaan darurat militer?

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1)  bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

  1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
  2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
  3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam beleid ini dikenal 3 tingkatan keadaan bahaya yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang. Menurut Penjelasan dari Perpu Keadaan Bahaya, yang menjadi ukuran bagi Presiden untuk menyatakan terjadinya keadaan bahaya adalah tingkatan suatu keadaan yang setimpal dengan peristiwa/keadaan mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat.

Dalam keadaan bahaya Presiden dibantu oleh badan negara sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/ keadaan darurat militer/ keadaan perang, Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:

  1. Menteri Pertama;
  2. Menteri Keamanan/ Pertahanan;
  3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Kepala Staf Angkatan Darat;
  6. Kepala Staf Angkatan Laut;
  7. Kepala Staf Angkatan Udara;
  8. Kepala Kepolisian Negara.

Selain itu sesuai Pasal 1 ayat (2) Perpu Keadaan Bahaya yaitu apabila tidak ada keperluan untuk melanjutkan suatu keadaan bahaya, maka pernyataan  keadaan bahaya harus segera dihapuskan oleh Presiden.

Meski penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun dalam konteks penanganan Covid 19, pemerintah telah memutuskan status pandemic Covid 19 sebagai Darurat Kesehatan dan Darurat Bencana Non Alam.

Karena itu, pada 31 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  Sebagai Bencana Nasional yang menetapkan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

 

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share