Pandemi Covid-19: Benarkah Merupakan Genosida?

Pandemi Covid-19: Benarkah Merupakan Genosida?

Masa pandemi yang terjadi pada saat ini sangat menarik perhatian para pakar yang di Indonesia terhadap peran pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Salah satunya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang menilai belum meredanya penularan salah satunya dilandasi oleh faktor kebijakan yang berubah-ubah. Selain itu, menurutnya jika terjadi salah kebijakan bisa menyebabkan mati massal atau genocide, karena pembunuhan yang juga bersifat massal.

Lalu, apa duduk perkara dari yang dimaksud dengan genosida?

Pada 8 Oktober 1945 konsep mengenai genocide untuk pertama kali diterima secara legal formal dalam sebuah dokumen internasional, yaitu pada pasal 6 (c) dari  Piagam Nuremburg. Gagasan ini semakin kuat kedudukannya dalam hukum internasional saat Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946 dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa ‘Genosida adalah penyangkalan atas eksistensi kelompok manusia secara keseluruhan… yang mengguncang nurani manusia’. Secara bulat pula ditegaskan ‘status’ Genosida sebagai kejahatan dalam hukum internasional. Hanya dalam waktu 8 bulan setelah resolusi itu diadopsi, muncullah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Sampai dengan 2018, Kovensi Genosida ini telah diratifikasi oleh 149 negara.

Indonesia sendiri mengatur kejahatan genosida pada Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Diartikan jika Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Jika dipelajari tujuan dari dari konvensi genosida dan UU tentang Pengadilan HAM tentang genosida maka jelas bahwa kejahatan genosida pa dasarnya terkait erat dengan larangan, pencegahan dan penghukuman pemusnahan fisik yang dilakukan manusia terhadap kelompok bangsa, suku, ras, agama. Kejahatan genosida tidak membahas mengenai fenomena alam seperti masa pandemi atau perubahan iklim yang bisa jadi menyebabkan sebuah kehancuran atau kerusakan.

Meski saat ini WHO dan beberapa negara meminta China mengizinkan agar Wuhan Institute of Virology (WIV) diperiksa untuk mencari tahu asal covid-19, dan pemerintah China dengan terang menolak untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Namun pandemic Covid 19 telah menyebabkan kematian dalam jumlah besar, akan tetapi dari sisi hukum, tidaklah dapat dinyatakan sebagai tindakan genosida. Kecuali jika dapat dibuktikan kalau virus tersebut sengaja dibuat dan dilepaskan dengan tujuan khusus untuk menghancurkan kelompok bangsa, suku, ras ataupun agama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *