Pedoman Penggunaan Senjata Api Bagi Seorang Polisi

Pedoman Penggunaan Senjata Api Bagi Seorang Polisi

Pada Selasa (27/07/2021) sebuah video tengah menjadi viral di masyarakat, terlihat di video tersebut ratusan warga yang beramai-ramai memukuli seorang pencuri dan membakar sepeda motornya. Untuk meredamkan emosi warga yang geram karena sering terjadi pencurian di wilayah tempat tinggal mereka, maka polisi beberapa kali terpaksa bertindak untuk menggunakan senjata api dan melepaskan tembakan udara.

Tindakan polisi yang menggunakan senjata api seperti video yang beredar di masyarakat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di beleid itu tertulis bahwa senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

  1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  6. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Selain itu sesuai dengan Pasal 8 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan ketika:

  1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
  2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
  3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Namun tahukah kamu seorang Polisi untuk menggunakan senjata api harus sesuai dengan prosedur penggunaan senjata api. Prosedur ini diatur dalam Pasal 48 yaitu setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

  1. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
  2. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
    1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
    2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
    3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
  3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras juga harus mempertimbangkan hal-hal yang tertuang pada Pasal 45 Perkapolri No. 8/2009 sebagai berikut:

  1. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
  2. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
  3. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
  4. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
  5. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
  6. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
  7. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
  8. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Setelah seorang petugas Polri melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas tersebut yang diatur pada Pasal 49 Perkapolri No. 8/2009, adapun kewajiban tersebut meliputi:

  1. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
  2. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
  3. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
  4. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
  5. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *