Pemalsuan Sertifikat Vaksin, Bagaimana Hukum Mengaturnya?

Pemalsuan Sertifikat Vaksin, Bagaimana Hukum Mengaturnya?

Upaya penanggulangan wabah Covid 19 masih terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan cara menerapkan PPKM di berbagai tempat di Indonesia. Tak hanya menerapkan pembatasan kegiatan, pemerintah juga menggencarkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat untuk mencapai kekebalan kelompok. Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar target vaksinasi mencapai 3 juta / hari pada oktober 2021.

Selain menerapkan pembatasan kegiatan dan memperluas upaya vaksinasi, pemerintah juga mulai menerapkan sertifikat vaksinasi agar masyarakat dapat melakukan kegiatan tertentu. Pemerintah Jakarta, misalnya, mengharuskan sertifikat vaksin bagi karyawan ataupun pengunjung restoran, rumah makan, cafe untuk dine in, dan salon atau barbershop termasuk aktivitas akad nikah, pemberkatan, atau upacara pernikahan.

Pemerintah Jakarta juga mengatur untuk setiap perkantoran yang bergerak di sektor esensial dan kritikal, karyawannya diijinkan bekerja dari kantor jika sudah melakukan vaksinasi Covid 19. Kebijakan tersebut dituliskan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 1972 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/ Tempat Kerja Milik Swasta, BUMN atau BUMD.

Namun ditengah upaya gencar pemerintah tersebut, ternyata mulai marak upaya pemalsuan sertifikat vaksin. Misalnya Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menangkap pelaku pembuat sertifikat vaksin COVID-19 palsu dengan memasukkan data fiktif serta memanipulasi ID number dan barcode pada sertifikat tersebut, jelas Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana.

Sementara itu di Jayapura, 26 penumpang Kapal Motor (KM) Sinabung asal Baubau, Sulawesi Tenggara, ketahuan membawa dokumen palsu seharga 1,3 juta rupiah yang terdiri dari sertifikasi vaksin, surat antigen dan hasil PCR, termasuk stempel karantina.

Penjualan sertifikat vaksin palsu ini ternyata juga ditemukan di media sosial. Sebuah iklan di laman facebook diketahui menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa perlu melakukan vaksinasi terlebih dulu. Sertifikat vaksin palsu juga marak diperjualbelikan di platform e commerce.

Namun pemerintah juga telah bertindak cepat, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika pemerintah telah mengantisipasinya dengan membuat QR code yang unik dan berbeda pada sertifikat asli yang diberikan kepada setiap penerima vaksin.

Pemalsuan dokumen resmi ini juga patut untuk segera ditanggulangi dengan cepat. Ada berbagai aturan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap beredarnya sertifikat vaksin palsu ini

Salah satunya dengan menggunakan ketentuan Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 268 KUHP

Pasal 263

 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Pasal 266

 

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Pasal 268

 

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *