Pemerintah Berencana Kenakan Bea Materai Untuk Syarat dan Ketentuan di Pasar Daring

Pada umumnya, setiap pasar daring atau e commerce memiliki syarat dan ketentuan. Karena itu Pemerintah merencanakan untuk mengenakan bea meterai sebesar Rp 10 ribu. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bea Materai sendiri pada dasarnya adalah pajak atas dokumen dimana salah satu objek bea meterai adalah surat perjanjian baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor menyebutkan jika Terms and Conditions atau “syarat dan ketentuan” hanya dikenakan bea materai apabila memenuhi persyaratan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Undang-Undang Bea Meterai

Rencana pemerintah ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Nining Indroyono, Pengamat UMKM dari Universitas Indonesia, mengatakan jika dampak dari pengenaan bea meterai dapat mempengaruhi transaksi karena akan menambah biaya transkasi yang dibebankan kepada konsumen ataupun produsen.

Bima Laga, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (IdEA), menjelaskan jika pengenaan bea meterai elektronik yang diterapkan pada syarat dan ketentuan akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan mengurangi daya saing Indonesia.

IdEA sendiri menurut Bima telah mengikuti wacana terkait meterai elektronik di UU Bea Meterai sejak diundangkan di 2020. Ia juga mengaku kalau IdEA telah memberikan berbagai masukan agar beleid ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital.

Bima juga menjelaskan jika syarat dan ketentuan adalah bagian dari layanan yang melekat pada platform dimana fungsinya adalah untuk menegaskan hak dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang mengakses layanan digital.

Dalam kesempatan yang lain, Febrio Kacaribu – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan jika rencana penerapan bea materai dengan syarat dan ketentuan tertentu di pasar daring hanya untuk transaksi belanja di atas Rp5 juta. Sehingga menurut Febrio hal ini tidak akan mengganggu ekosistem digital.

Pengenaan bea materai untuk transaksi di atas 5 juta menurut Febrio adalah hal yang wajar dan ia berpandangan jika penerapan bea materai tersebut tidak akan mengganggu masyarakat secara luas.

Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI meminta agar pemerintah mensosialisasikan rencana kebijakan mengenakan bea meterai Rp 10.000 untuk syarat dan ketentuan tertentu di pasar daring. Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan agar para pelaku usaha dan konsumen tidak kebingungan dan penerapan kebijakan tersebut juga dapat berjalan secara optimal

Pasal 3
(1) Bea Meterai dikenakan atas:
a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
(2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
dan
h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.