Pemerintah dan DPR Setujui Aturan Perpajakan Baru. Apa Saja Yang Penting Diperhatikan?

Pemerintah dan DPR Setujui Aturan Perpajakan Baru. Apa Saja Yang Penting Diperhatikan?

Dalam Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Kamis 7 Oktober 2021, DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang (UU).

Dengan pengesahan UU HPP ini, pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun. Selain itu dengan disahkannya UU HPP, Pemerintah telah memperkirakan penambahan penerimaan pajak hingga sebesar Rp140 triliun pada 2022.

Dalam dari RUU tersebut, ada hal – hal penting terkait perpajakan yang wajib diperhatikan, diantaranya adalah:

  • Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi.
  • Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan dinaikkan bertahap sehingga menjadi 12% pada 2025. Akan tetapi, pemerintah juga menerapkan PPN multitarif untuk objek pajak tertentu, dengan kisaran 5% hingga 15%. Selain itu ada juga tarif PPN 0% (nol persen) yang akan diterapkan pada tiga hal, yaitu: ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
  • Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam 5 kategori Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif pajak 5 persen. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan antara Rp60 juta – Rp250 juta dikenakan tariff pajak 15 persen. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan antara Rp250 juta – Rp500 juta dikenakan tariff pajak 25 persen, dan Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan penghasilan antara Rp500 juta – Rp5 miliar, dikenakan tariff pajak sebesar 30 persen. Terakhir, Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan diatas Rp 5 Milyar dikenakan tariff pajak 35
  • Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada 2022. Sementara wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40 persen dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tariff pajak 3 persen lebih rendah dari 22 persen. Skema tariff PPh Badan ini dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.
  • Pajak karbon ini adalah jenis pungutan baru yang dikenakan terhadap wajib pajak yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.Tarif pajak karbon diatur sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Ketentuan pajak karbon ini diatur karena emisi karbon memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup.
  • Program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan dimulai pada 1 Januari 2022 yang akan berlaku selama 6 bulan hingga akhir Juni 2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *