Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Selidiki Dugaan Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Selidiki Dugaan Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi

Beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo di internet memantik komentar dari Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). Meski KKI mengapresiasi adanya aplikasi pedulilindungi sebagai respon terhadap situasi pandemic, namun KKI meminta agar pemerintah segera membentuk tim pencari fakta untuk mendalami dugaan kebocoran data Aplikasi PeduliLindungi.

“Kita apresiasi Pemerintah karena sudah menerbitkan aplikasi ini sebagai respon atas situasi pandemi. Tapi ada isu kebocoran data, dan minimnya upaya melindungi data masyarakat penggunanya. Padahal data yang diminta dan direkam oleh aplikasi tersebut cukup banyak dan akses yang dimintapun berlebihan”, jelas David Tobing, Ketua KKI.

David menyoroti ketentuan pembatasan tanggung jawab yang dimuat dalam Aplikasi PeduliLindungi tersebut. Menurutnya pembatasan tanggung jawab itu justru telah melanggar Undang Undang ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta  Peraturan Menteri Kominfo.

Kan aneh disebutkan dalam aplikasi Peduli Lindungi  tidak menjamin penyelenggaraan sistem elektronik Peduli Lindungi  tidak terganggu, tepat waktu, aman, bebas dari kesalahan padahal UU dan Peraturan Pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.” tegas David

Ia juga menjelaskan bahwa KKI telah mengirimkan surat kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan sebagai pembuat dan operator aplikasi PeduliLindungi agar mengambil tindakan diantaranya:

  1. Menghapus tentang pembatasan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidak-tidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi lebih terlindungi.
  2. Menetapkan suatu sanksi dan kesediaan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi.

KKI juga menyoroti soal ketentuan yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran atau akses yang tidak sah terhadap aplikasi peduli lindungi. Menurut David, ketentuan hukum yang berlaku memberikan hak kepada pemilik data untuk mengajukan gugatan ketika haknya dilanggar dan Penyelengara Sistem wajib bertanggung jawab atas data pribadi yang ada dalam penguasaannya.

David sendiri berharap agar usulan KKI mendapatkan respon positif dari pemerintah sehingga masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi benar benar dilindungi hak atas data pribadi mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *