Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi Terhadap Industri Sawit

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 dinilai oleh sebagian kalangan sebagai hal yang memprihatinkan. Mengingat Indonesia adalah negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

Salah satu isu krusial yang mengemuka sebagai penyebab polemik minyak goreng ini adalah adanya dugaan penguasaan sumber daya yang masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar. Berdasarkan data Concentration Ratio (CR) yang dihimpun KPPU pada 2019, sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang menguasai usaha perkebunan, pengolahan CPO dan beberapa produk turunan salah satunya minyak goreng.

Achmad Surambo dari Sawit Watch, dalam keterangan pers tertulisnya, menjelaskan jika struktur pasar tersebut membuat industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoly yang berdampak terhadap konsumen.

Tak hanya itu, menurut Sayyidatiihayaa Afra dari Elsam, pelaksanaan kebijakan program biodiesel juga berdampak pada pergeseran besar dalam konsumsi CPO dalam negeri. Sebelumnya konsumsi CPO di dalam negeri didominasi oleh industri pangan, namun saat ini  konsumsi CPO di dalam negeri beralih didominasi oleh industri biodiesel. Sayyidatiihayaa menjelaskan jika konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton di 2019 menjadi 7,23 juta ton tahun 2020. Namun pada saat yang sama, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.

Menurut Sayyidatiihayaa jika pengusaha kini lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. Hal ini disebabkan karena adanya subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional. Sebaliknya, jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tak mendapatkan insentif seperti itu.

Kelangkaan minyak goreng juga terjadi dikarenakan ekskalasi panjang konflik sumber daya alam di Indonesia. Erwin Dwi Kristianto, HuMA, merujuk pada catatan tools pendokumentasian konflik yang menunjukkan jika konflik perkebunan, terutama kebun sawit, masih menempati jumlah tertinggi dengan 161 konflik, dengan jumlah area terdampak seluas 645.484 hektar, serta melibatkan  korban masyarakat terdampak sejumlah 49.858 jiwa. Selain itu, hasil dari perkebunan sawit yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak goreng dikuasai segelintir orang.

Berdasarkan Analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map, Syahrul Fitra dari Greenpeace Indonesia, menerangkan ditemukannya 3,12 juta hektar (ha) perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019. Menurut Syahrul, potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak kebun sawit tersebut tentunya tak sebanding dengan dampak sosial dan lingkungan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat adat dan warga yang tinggal di sekitar hutan kehilangan sumber pendapatan, menjadi korban bencana asap akibat kebakaran lahan, serta berisiko menghadapi amukan satwa liar akibat meningkatnya konflik manusia dan satwa liar, ujar Syahrul

Dalam kesempatan yang terpisah, Wahyu Wagiman, Managing Director BHR Institute, menerangkan jika merujuk pada data BPS, maka perkembangan rata-rata konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di periode 2015-2021 mengalami peningkatan sebesar 2,32 persen per tahun. KArena itu menurut Wahyu, Kementerian Perdagangan seharusnya lebih mawas dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan perdagangan dalam negeri, khususnya terkait minyak goreng. Sehingga kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang mencapai 100% dari harga sebelum Maret 2022 dapat dihindari.

“Sudah menjadi tanggung jawab kemendag mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.” ujar Wahyu Wagiman, Managing Director BHRI.

Wahyu juga meminta agar Presiden Jokowi Widodo memerintahkan Menteri Perdagangan untuk melakukan identifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit, pengolahan crude palm oil (CPO), hingga beberapa produk turunannya seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng. Sehingga, prioritas produksi dan distribusinya dapat dipantau secara aktual, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak goreng.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng tersebut, Judianto Simanjuntak dari PILNet, meminta agar pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh industri sawit dari hulu hingga hilir secara transparan. Hal ini berguna untuk melihat apakah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi akibat ketidakefisienan atau akibat mekanisme tidak wajar dalam rantai produksi dan perdagangan CPO dan minyak goreng.

Juadianto juga mendesak agar  Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang cepat dan memadai jika terdapat dugaan pelanggaran HAM terkait minyak goreng.

“Negara perlu segera mengambil langkah untuk mengontrol harga pasar dan menjamin ketersediaannya.” Tutup Judianto

Memiliki pertanyaan soal hukum? Atau anda sedang terlibat masalah hukum? Konsultasikan persoalan anda, persoalan anda akan direspon oleh lebih dari 70 Mitra Penyedia Layanan Hukum di seluruh Indonesia.

Tersedia forum konsultasi online yang dapat diakses secara gratis

Segera kunjungi ICJR Law Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published.