Pemerintah Serius Bangun Ibu Kota Negara Yang Baru

Pemerintah Serius Bangun Ibu Kota Negara Yang Baru

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah wacana baru. Catatan pertama menunjukkan jika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, menjabat pada 1808-1811, pernah memiliki rencana memindahkan Ibu Kota dari Batavia (Jakarta) ke Surabaya. Alasannya karena Batavia sangat ramah terhadap penyakit. Namun rencana ini gagal, karena ia malah ditarik kembali ke Perancis di 1811.

Meski rencana pertama gagal, namun impian memindahkan ibu kota tak pernah benar – benar padam. Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum, menjabat pada 1916-1921, juga berencana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Malah ia sudah membangun berbagai sarana seperti Gedung perkantoran pemerintah (Gedung Sate) dan juga berbagai jawatan lainnya seperti Jawatan Kereta Api, Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, dan lain-lain. Sayang, rencana ini terpaksa dikubur karena hadirnya tentara Pendudukan Jepang.

Paska kemerdekaan, gagasan memindahkan ibu kota jdari Jakarta juga tak pernah padam. Kali ini justru berhasil meski perpindahan berlangsung di suasana revolusi kemerdekaan. Ibu Kota Indonesia sempat berpindah ke Jogjakarta pada 1946 dan juga sempat pindah ke Bukittinggi pada 1948 saat berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Meski pada 17 Agustus 1949, akhirnya Ibu Kota balik lagi ke Jakarta, namun upaya memindahkan ibu kota juga tak pernah benar – benar padam. Meski tak pernah dimaksudkan untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, Bung Karno sempat pernah meletakkan batu pertama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai “sister city” Jakarta pada 7 April 1957. Tujuannya agar beban Jakarta bisa terbagi di Palangkaraya. Pada masa Order Baru, Jonggol sempat diproyeksikan sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Namun upaya ini berhenti karena Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 1998.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya pemindahan ibu kota mendapatkan perhatian yang cukup serius. Pemindahan Ibu Kota dinyatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 yang juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lokasi bakal Ibu Kota Negara berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Keseriusan pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara terus berlanjut. Pada 29 September 2021, Presiden mengirimkan Surat Presiden kepada DPR untuk memulai pembahasan RUU Ibu Kota Negara. RUU Ibu Kota Negara terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal yang antara lain berisi tentang Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

Tak hanya membahas regulasi mengenai Ibu Kota Negara, pemerintah juga mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 510 miliar untuk Tahap I pembangunan Ibu Kota Negara. Biaya ini tertuang dalam Lampiran III di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *