Penerapan Kebiri, Mungkinkah Menghentikan Kekerasan Seksual?

Penerapan Kebiri, Mungkinkah Menghentikan Kekerasan Seksual?

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Gazali Emil mengatakan perbuatan bejat seorang ustaz memperkosa belasan santri bahkan empat dari 12 korban sampai hamil dan melahirkan 8 bayi,  telah membuat 12 santriwati yang menjadi korban mengalami trauma berat.

Menanggapi hal ini, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA menilai pelaku pemerkosaan terhadap santriwati di Bandung ini layak mendapatkan hukuman kebiri. Selain itu, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto juga menyatakan mendukung penegak hukum mulai menerapkan hukuman kebiri kepada HW, karena menurutnya sanksi tegas tersebut perlu diterapkan agar ada efek jera sekaligus memberikan pesan kepada pelaku perilaku seksual menyimpang.

Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai hukuman kebiri?

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah keras dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Niat pemerintah ini lalu terwujud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan maksud untuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU 17/2016 disebutkan, dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Untuk melaksanakan ketentuan tindakan kebiri kimia, Pemerintah mengeluarkan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dimana yang dimaksud dengan Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Berdasarkan PP tersebut, Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

Adapun Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

  1. penilaian klinis

Penilaian klinis sebagaimana dimaksud meliputi: (1) wawancara klinis dan psikiatri; (2) pemeriksaan fisik; dan (3) pemeriksaan penunjang

  1. kesimpulan

Kesimpulan sebagaimana dimaksud memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.

  1. Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

  • dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
  • pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
  • pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
  • pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  • pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
  • jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa jika kebiri kimia adalah aturan yang bersifat populis. ICJR sejak awal menekankan jika kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman seperti apa yang dimuat dalam UU 17/2016. Selain itu efektivitas kebiri kimia dengan upaya menekan angka kekerasan seksual juga belum terbukti. Selain itu PP ini memuat banyak permasalahan karena tidak detail dan memberikan keterangan yang jelas, misalnya bagaimana mekanisme pengawasan, pelaksanaan dan pendanaan.

ICJR meminta agar negara segera menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai langkah prioritas yang mendesak. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan peningkatan anggaran lembaga yang bertugas pada pelayanan pemulihan dan perlindungan korban, serta penyusunan aturan atau undang-undang yang secara komprehensif mengatur perlindungan dan pemenuhan korban.

Butuh memiliki tempat usaha yang resmi dan prestisius? Anda dapat menggunakan virtual office atau kantor virtual sebagai tempat bisnis resmi anda. Tersedia di 5 lokasi di Jakarta, segera temukan kantor virtual yang cocok untuk bisnis anda

Segera minta penawaran terbaik di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

One thought on “Penerapan Kebiri, Mungkinkah Menghentikan Kekerasan Seksual?

  1. Saya kurang setuju dengan tulisan diatas.
    Biar saya jabarkan.
    Pertama didalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Tersangka tidak mencatumkn pasal 81 ayat 5, tidak perlu say jelaskan dan silahkan anda pahami karena jika tidak mencantumkan pasal diatas, akibatnya adalah tidak dapat pula mencantumkan ketentuan pasal 81 ayat 7 yang mengatur tentang kebiri.
    Penulisan didalam berita diatas yang mengatur hukuman paling berat 20 tahun adalah isi dari pasal 81 ayat 5 dan tidak ada dalam dakwaan. Sayangnya penulis tidak teliti dengan hanya menulis “Berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU 17/2016” duh, harusnya lebih lengkap.
    Kedua, mengenai hukuman kebiri belum terbukti memiliki efektivitas ?
    Are you guys kidding me ? Masyarakat tidak ada yang peduli dengan itu.
    Jangan alihkan fokus dengan pemenuhan pemulihan korban, saya tahu itu penting.
    Tapi, kalau bicara tentang pelaku kejahatan seksual, ya pelaku kejahatan seksual yang menjadi concern pembahasan agar tidak ada lagi predator keji semacam ini. Terlepas dari nanti efektif atau tidaknya.
    Jadi, jangan berikan kami konklusi yang bersifat buyar dan tidak menjawab kondisi saat ini.
    Well, that’s my opinion.
    Btw, saya sudah riset cukup banyak tentang ini dari 2017 dikampus saya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.