Pengaturan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, dan PPKM Darurat

Pengaturan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, dan PPKM Darurat

No Comments

Dalam menanggulangi COVID 19 yang telah muncul sejak Maret 2020, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan untuk membendung penyebaran virus Covid 19. Berbagai kebijakan juga telah diluncurkan sepanjang 2020 – 2021. Ada banyak skema pencegahan yang diluncurkan oleh pemerintah diantaranya adalah

PSBB = Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dasar hukum dari PSBB diatur dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut yang dimaksud oleh PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Secara lebih lanjut dalam Pasal 59 UU No 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan dengan cara – cara paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

PSBB untuk merespon Covid 19 ini lalu diatur secara terperinci dalam PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan merujuk pada UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PPKM = Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penggunaan istilah PPKM ini merujuk pada Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19. Instruksi ini merujuk pada UU No 15 Tahun 2019 jo UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Instruksi ini dikeluarkan pada 6 Januari 2021 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di JAwa dan Bali.

PPKM Mikro

Penggunaan istilah PPKM Mikro ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berbasis mikro yang dimaksud dalam Instruksi Mendagri ini adalah pengendalian wilayah hingga ke Tingkat RT.

Penebalan PPKM Mikro

Penggunaan istilah penebalan atau penguatan PPKM Mikro ini merujuk pada Instruksi Mendagri No 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasn Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pokso Penanganan COvid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengatur PPKM mikro dan membentuk posko di tingkat desa dan kelurahan.

PPKM Darurat

Pemberlakuan PPKM darurat ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Kamis, 1 Juli 2021, di Istana Negara, Jakarta Pusat. PPKM darurat ini berlaku mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. PPKM Darurat ini merujuk pada Instruksi Mendagri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: