Penuhi 5 Syarat Ini Untuk Mengkritik Presiden Dan/Atau Wakil Presiden!

Setelah 2019, RKUHP yang dibahas secara tertutup oleh tim pemerintah akhirnya diserahkan ke DPR pada 6 Juli 2022. RKUHP yang diserahkan oleh pemerintah itu diklaim telah diperbaiki dan disepakati berdasarkan hasil sosalisasi kepada masyarakat. Naskah RKUHP yang diserahkan tersebut adalah hasil perbaikan dari rapat terakhir antara pemerintah dan DPR pada 26 Mei lalu.

Salah satu ketentuan dalam RKUHP yang menuai polemic di masyarakat adalah mengenai penghinaan terhadap Presiden yang salah satunya diatur dalam Pasal 218 RKUHP.

Disebutkan dalam Pasal 218 RKUHP tersebut

  1. Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkatdan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
  2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Ketentuan Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP menjadi delik aduan. Delik aduan berarti presiden atau wakil presiden sendirilah yang harus melaporkan jika dirinya merasa menerima penghinaan. Pasal 220 Ayat 2 menyebutkan jika Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Ketentuan ini diklaim oleh pemerintah  untuk tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

“Kita memberi penjelasan betul mengenai kritik, kritik itu apa,” sebut Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Edward mengklaim bahwa pemerintah mengambil penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehingga dapat dibedakan antara kritik dan menghina.

Senada dengan penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM,

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir, Wakil  menilai, penyempurnaan di dalam RKUHP sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. “Dan yang pasti undang-undang ini tidak akan merugikan masyarakat dan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujar Adies.

Dalam penjelasan Pasal 218 RKUHP terutama terkait dengan ayat (2) disebutkan jika yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Tentang kritik sendiri, Penjelasan Pasal 218 RKUHP menyebutkan 5 syarat yaitu:

  1. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut.
  2. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang obyektif.
  3. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya.
  4. Kritik juga dapat berupa membukakesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan
    Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional.
  5. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden

Unduh segera naskah RKUHP Versi 4 Juli 2022 dan untuk mempelajari perkembangan RKUHP bisa dilihat disini.

Butuh memiliki tempat usaha yang resmi dan prestisius? Anda dapat menggunakan virtual office atau kantor virtual sebagai tempat bisnis resmi anda. Tersedia di 5 lokasi di Jakarta, segera temukan kantor virtual yang cocok untuk bisnis anda

Segera minta penawaran terbaik di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.