PERADI Gulirkan Wacana Koalisi Advokat Indonesia Bersatu

Dalam sebuah seminar nasional yang digagas oleh DPN PERADI, DPP KAI, dan DPN PERADI SAI, Luhut MP Pangaribuan – Ketua Umum DPN PERADI – secara spontan menggulirkan gagasan Koalisi Advokat Indonesia Bersatu.

Menurut Luhut, sebenarnya embrionya sudah dimulai oleh DPN PERADI, DPN PERADI SAI, dan KAI dalam berbagai pelaksanaan kegiatan secara bersama sejak 2001.

“Tiga organisasi advokat ini sudah memulai kerjasama dalam berbagai kegiatan sejak 2021. Termasuk saat merumuskan Usulan dan Rekomendasi dari Organisasi Advokat Indonesia terhadap RKUHP”

Menurut Luhut, Koalisi ini jika dikonseptualisasi, ada satu badan yg disepakati bersama yang hanya berfungsi sebagai qualifying board seperti di Malaysia.

“Secara konkrit menyatukan Dewan Kehormatan Pusat berfungsi selain membentuk majelis yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik juga sekaligus menentukan standar profesi seperti PKPA, UPA, Magang, Pelantikan dan penyumpahan serta pengawasan terhadap Advokat” ujar Luhut.

Usulan yang ditawarkan secara spontan ini juga disambut baik oleh Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dirinya mendukung penuh gagasan spontan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPN PERADI tersebut.

Selain dukungan dari Wamenkumham, Eddy Hiarej, gagasan ini didukung oleh Arsul Sani, Wakil Ketua MPR dan Anggota Komisi 3 DPR.

Menurut Arsul, gagasan Koalisi Advokat Indonesia Bersatu adalah gagasan yang baik. Arsul juga menyatakan jika DPR sebenarnya telah menunggu usulan dan rekomendasi khususnya dari Organisasi Advokat terkait dengan RKUHP. Ia mengapresiasi rekomendasi dari DPN PERADI, DPN PERADI SAI, dan DPP KAI yang disampaikan kepadanya.

“Mudah-mudahan melalui rekomendasi 3 organisasi advokat ini adalah batu loncatan dalam pembahasan RUU Advokat yang baru” ujar Arsul Sani.

Rekomendasi dari DPN PERADI, DPP KAI, dan DPN PERADI SAI terkait RKUHP, menurut Arsul, akan menjadi salah satu pembahasan di Komisi 3 DPR RI.

Gayungpun bersambut, gagasan spontan ini juga disambut secara positif oleh Patra M. Zen, Sekjend DPN PERADI SAI. Ia juga mendukung gagasan Koalisi Advokat Indonesia Bersatu. Secara tidak langsung Patra juga menyebutkan bahwa rekomendasi terhadap RKUHP ini berasal dari Koalisi Advokat Indonesia Bersatu.

Dalam rekaman Arsip, ketiga organisasi advokat ini sudah mulai bekerjasama dengan menyepakati dijalankannya Pendidikan Hukum Berkelanjutan secara bersama antara DPN PERADI, DPP KAI, dan DPN PERADI SAI pada 14 November 2021. Acara ini juga dihadiri oleh Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.