PERADI RBA: Munas Bersama Sebaiknya Diselenggarakan MA

PERADI RBA: Munas Bersama Sebaiknya Diselenggarakan MA

Upaya rekonsialasi ketiga PERADI sepertinya mulai menemukan titik terang. Sebelumnya, difasilitasi oleh Menkopolhukam dan Menkumham, 3 DPN PERADI sempat bersepakat untuk menempuh rekonsiliasi untuk menyatukan 3 kepengurusan PERADI yang saat ini terpecah. Kesepakatan yang diteken pada 25 Februari 2020 oleh tiga pimpinan DPN PERADI berisi kesepakatan untuk menggelar Munas bersama setelah masing – masing PERADI menggelar Munasnya.

Meski ketiga DPN PERADI sempat menunjuk tim perumus konsep penyatuan ini, nampaknya tim perumus bersepakat untuk tidak sepakat. Tiga bulan berlalu selepas kesepakatan itu diteken, agenda rekonsiliasi dengan Munas Bersama tidak kunjung menampakkan hasil.

Belakangan, DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan, melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2021 mengirimkan surat kepada DPN PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), pimpinan Luhut Pangaribuan, dan DPN PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), pimpinan Juniver Girsang. Di suratnya terebut, DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan mengajak kedua Ketua Umum DPN PERADI menggelar ajang Musyawarah Nasional Bersama. Dalam suratnya tersebut, DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan menyetujui menggunakan metode pemilihan satu orang satu suara seperti yang diusulkan oleh DPN PERADI RBA dan juga DPN PERADI SAI.

Menanggapi surat DPN PERADI pimpinan Otto Hasibuan, DPN PERADI RBA pimpinan Luhut Pangaribuan memberikan balasan secara resmi. Dalam suratnya tertanggal 1 September 2021, Luhut menjelaskan jika pihaknya memberikan apresiasi usulan Munas Bersama dengan metode pemilihan 1 orang 1 suara. Namun pihaknya mengusulkan agar agenda Munas Bersama tersebut dipercayakan kepada Mahkamah Agung untuk menyelenggarakannya. Alasannya Advokat adalah profesi yang fungsinya berkaitan dengan  kekuasaan kehakiman. Dengan begitu, akan terjadi pula penguatan profesi Advokat sebagai penegak hukum.

Selain usulan tersebut, DPN PERADI RBA pimpinan Luhut Pangaribuan juga mengusulkan agar seluruh pengurus inti selama periode “konflik” tidak eligible lagi untuk dipilih menjadi pengurus periode yang akan datang. Menurutnya, pengurus baru tersebut harus bebas konflik yang sebaiknya dipimpin oleh generasi yang lebih muda agar lebih berwawasan ke masa depan dan bertujuan memperkuat kedudukan Organisasi Advokat sejalan dengan fungsi advokat yang berkaitan dengan  kekuasaan kehakiman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *