PERADI SAI: Tidak Ada Putusan MA Yang Menyatakan Kepengurusan PERADI SAI dan PERADI RBA Tidak Sah

PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) dibawah kepengurusan Juniver Girsang menolak klaim bahwa PERADI dibawah kepengurusan Otto Hasibuan adalah satu – satunya PERADI yang sah. Melalui Siaran Persnya, menyatakan jika tidak ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan PERADI SAI tidak sah dan karenanya tidak ada satupun putusan Pengadilan yang melarang PERADI SAI melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Juniver Girsang, Ketua Umum DPN PERADI SAI, menyatakan jika PERADI SAI selalu berupaya untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh gonjang-ganjing organisasi advokat di Indonesia. Namun, karena timbul keresahan di tengah masyarakat, khususnya para Advokat dan calon Advokat di seluruh Indonesia, PERADI SAI perlu meluruskan pernyataan Otto Hasibuan tentang keabsahan kepengurusan PERADI yang dipimpinnya.

Patra M. Zen, Sekjend DPN PERADI SAI, menjelaskan jika PERADI dibawah kepengurusan Otto Hasibuan pernah mengajukan serangkaian gugatan ke PERADI Rumah Bersama Advokat di bawah kepemimpinan Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., M.H. (“PERADI RBA”) maupun PERADI SAI di bawah kepemimpinan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. agar Pengadilan menyatakan kepengurusan PERADI RBA dan PERADI SAI tidak sah serta dilarang melakukan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengusulan penyumpahan Advokat, pengangkatan Advokat dan kerjasama dengan pihak lain.

Akan tetapi seluruh gugatan tersebut ditolak sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Karena itu menurut Patra, tidak ada satupun putusan Pengadilan yang yang menyatakan PERADI RBA dan PERADI SAI tidak sah dan melarang PERADI RBA dan PERADI SAI melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengusulan penyumpahan Advokat, pengangkatan Advokat ataupun kerjasama dengan pihak lain.

Patra merujuk yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1395 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020 dimana gugatan atas PERADI SAI dinyatakan tidak diterima dan dalam pertimbangannya Pengadilan mempertimbangkan jika persoalan kepengurusan PERADI merupakan permasalahan internal PERADI yang seharusnya diselesaikan melalui organ dan mekanisme organisasi. Selain itu, sebagai organisasi independen, PERADI seharusnya mampu menyelesaikan sendiri secara bebas dan mandiri.

Patra juga menyoroti gugatan terhadap PERADI RBA dimana dalam putusannya, Pengadilan telah menolak tuntutan agar: (i) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI RBA dinyatakan tidak sah: serta (ii) perbuatan Tergugat | dan II (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI RBA) yang melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan Penyumpahan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/PDT/2020/PT.DKI.JKT. yang dikuatkan Mahkamah Agung RI, Pengadilan merujuk pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 073/KMA/HK.O1/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang mengakui adanya BEBERAPA Organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa karena PERADI dibawah kepengurusan Otto Hasibuan dan PERADI RBA telah melakukan kegiatan PKPA, pengusulan penyumpahan Advokat, pengangkatan Advokat dan kerjasama dengan pihak lain, akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika kepengurusan PERADI yang ada dinyatakan tidak sah beserta segala perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka menurut Juniver, pernyataan Otto Hasibuan yang menyatakan bahwa kepengurusan PERADI dibawahnya adalah yang paling sah harus diluruskan. Ia juga menghimbau agar PERADI dibawah kepengurusan Otto Hasibuan untuk memfokuskan diri dalam membereskan persoalan internal organisasinya dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI No.997 K/PDT/2022 tentang ketidak-absahan perubahan Anggaran Dasar Peradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan

PERADI SAI, menurut Juniver Girsang, mendorong untuk segera melaksanakan/mewujudkan Munas Bersama sebagai wujud komitmen dari ketiga PERADI saat melakukan pertemuan dengan Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Menkopolhukam RI dan Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, Menteri Hukum dan HAM pada 25 Februari 2020 dan menandatangani suatu Kesepakatan Bersama untuk dimulainya proses penyatuan PERADI.

Mau ikut jadi Mediator Tersertifikasi? Segera ikut Pendidikan Mediator Bersertifikat (PMB) Kelas Online Angkatan IV yang dimulai pada Agustus 2022. Akreditasi dari Mahkamah Agung!

Segera daftarkan diri melalui ICJR Learning Hub!

Leave a Reply

Your email address will not be published.