Perusahaan Leasing Wajib Tahu! Ini Cara Sah Melakukan Penagihan Sesuai Hukum

Perusahaan Leasing Wajib Tahu! Ini Cara Sah Melakukan Penagihan Sesuai Hukum

Di masa pandemi ini telah berdampak terhadap kemampuan Debitur melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada lembaga keuangan. Untuk mengatasinya Pemerintah memberikan keringanan yang diatur melalui POJK No. 14/PONJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dimana sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yaitu Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan jika pihaknya telah memberi ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk bisa dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabahnya yang terdampak Covid-19 dan tidak melakukan penagihan menggunakan debt collector. Meski lembaga jasa keuangan, dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, untuk melakukan penagihan dapat memanfaatkan teknologi baik melalui telepon, secara online atau sistem digital lain, namun pada kenyataannya masih terjadi penagihan dilakukan secara langsung oleh Debt Collector. Bahkan ada debt collector yang masih melakukan perampasan kendaraan, meski Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah menyatakan jika perusahaan pembiayaan ataupun debt collector tidak dapat melakukan penarikan kendaraan secara tiba-tiba.

Lalu bagaimana sebenarnya melakukan cara melakukan penagihan yang “halal” menurut aturan hukum?

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) POJK No. 35/ POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jika Debitur wanprestasi, maka Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

  1. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
  2. outstanding pokok terutang;
  3. bunga yang terutang; dan
  4. denda yang terutang.

Dalam melakukan penagihan leasing kepada Debitur, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang wajib  dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis serta bermeterai. Kerja sama dengan pihak lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
  2. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
  3. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Selain itu perusahaan pembiayaan atau debt collector tidak boleh menarik kendaraan jika belum ada kesepakatan mengenai Debitur melakukan wanprestasi dan Debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela.

Karena itu, sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Diktum 2, 3 dan 4 maka  bahwa perusahaan pembiayaan yang ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus dapat membuktikan bahwa debitur telah melakukan cedera janji atau wanprestasi dan telah melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan terlebih dahulu.

Apabila terjadi penarikan kendaraan bermotor tanpa melalui permohonan eksekusi kepada pengadilan, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP menjadi berlaku yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *