PPKM Level 4 Diperpanjang, Jasa Advokat Masih Bukan Sektor Esensial

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jasa Advokat Masih Bukan Sektor Esensial

Kemarin (26/7/2021), pemerintah akhirnya memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa dan Bali sekaligus menetapkan pemberlakuan PPKM level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam kesempatan itu, meski ada tren perbaikan dari sisi laju penambahan kasus, BOR, hingga positivity rate, namun Presiden Joko Widodo memutuskan melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

Keputusan tersebut menurut Presiden Joko Widodo, diambil dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial secara cermat terutama terkait dengan pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat yang juga harus diprioritaskan.

Namun pemberlakukan PPKM level 4 ini sedikit berbeda, karena ada relaksasi atau penyesuaian yang berbeda dari sebelumnya. Penyesuaian itu antara lain adalah kegiatan makan atau minum ditempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimum waktu makan 20 menit. Lebih lanjut Presiden juga menerangkan jika pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, pedagang asongan, bengkel kecil, laundry, cucian kendaraan dan usaha-usaha kecil sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00 WIB yang pengaturan teknisnya oleh diatur pemerintah daerah. Tak hanya itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sembako juga diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimum 50% hingga jam 15.00 WIB.

Pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa Bali ini diturunkan dalam Instruksi Mendagri No 24 Tahun 2021. Kabar baiknya khusus untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Meskipun sejumlah organisasi profesi advokat telah melayangkan keberatannya. Bahkan PERADI, pada 16 Juli 2021, juga telah mengirimkan surat ke Mendagri agar advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan independen dapat dikecualikan dari kebijakan PPKM Darurat. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, kehadiran advokat adalah untuk terselenggaranya proses peradilan yang fair, adil, dan independen serta menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, sehingga akses terhadap keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan. Karena itu menurut Luhut, pihaknya meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan profesi advokat sebagai profesi yang dikecualikan pembatasannya agar akses keadilan bagi siapapun tetap terjamin di masa pandemi.

Akan tetapi, jasa hukum khususnya yang diberikan oleh Advokat masih belum menjadi bagian dari sektor esensial, setidaknya sampai dengan diterbitkannya Instruksi Mendagri No 24 Tahun 2021 tersebut.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *