Putusan Pengadilan Adalah Mekanisme Altenatif Eksekusi Objek Fidusia

Putusan Pengadilan Adalah Mekanisme Altenatif Eksekusi Objek Fidusia

Pada 31 Agustus 2021 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pihak leasing bisa memilih untuk melakukan penyitaan objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai perusahaan pembiayaan atau yang dulu dikenal leasing dapat menyita barang kredit dari debitur atau jaminan fidusia tanpa putusan Pengadilan Negeri dengan syarat debitur mengakui wanprestasi terlebih dahulu, putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternatif.

Merujuk pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang lalu dimana sesuai dengan putusan ini bahwa prosedur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, namun apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan tidak keberatan apabila objek jaminan fidusia disita kreditur maka ketentuan tersebut tidak berlaku sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di tempat.

Lalu dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 baru-baru ini mempertegas bahwa putusan pengadilan bukanlah wajib ini sesuai dengan paragraf 3.14.3 yaitu dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Artinya secara singkat bahwa apabila ada kesepakatan mengenai proses sita jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila terjadi masalah kredit oleh kedua belah pihak di perjanjian awal, maka eksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu lagi melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Dengan keluarnya putusan tersebut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno berharap multi tafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi kreditur maupun debitur. Namun di lain sisi tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan debt collector sewaan yang dimanfaatkan para leasing, seperti yang baru terjadi pada Senin (6/9/21) dimana seorang debt collector melakukan aksi rebut paksa motor milik driver ojek online hingga terseret-seret di jalanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *