Ragam Persoalan Konsumen dan Tantangan Perlindungan Konsumen

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris dan Mercy Corps Indonesia, David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 54.3 % masyarakat yang tidak puas akan pengalaman berbelanja melalui platform online khususnya media sosial. Adapun ketidakpuasan tersebut muncul karena maraknya penipuan saat melakukan transaksi jual beli barang. Ada yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan barangnya tidak dikirim sama sekali.

“Sayangnya masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang bagaimana cara untuk melindungi haknya termasuk mengetahui lembaga–lembaga perlindungan konsumen yang dapat membantu memperjuangkan hak-hak tersebut.” ujar David.

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryatmo, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi iklim perlindungan terhadap konsumen di Indonesia adalah pengaduan dari konsumen itu sendiri. Namun sayangnya konsumen saat ini masih memiliki budaya pengaduan yang rendah. Kalaupun nanti ada pengaduan dari konsumen, hal tersebut harus dianggap sebagai sebuah informasi berharga dalam upaya meningkatkan mutu produk dan layanan dari pelaku usaha. Dirinya juga menyatakan kalau dalam melakukan upaya melindungi konsumen, diperlukan keragaman dan kemudahan akses bagi mereka yang hendak menyelesaikan sengketa konsumen, baik itu melalui customer service, konsultasi, maupun penyelesaian sengketa via jalur litigasi dan non-litigasi seperti mediasi.

Dwi Aryani, sebagai konsumen moda penerbangan, juga menceritakan perjuangannya dalam sebagai seorang konsumen disabilitas. Pengalamannya mendapatkan penolakan dari salah satu maskapai penerbangan saat hendak terbang menghadiri pelatihan di Jenewa, Swiss, menjadi wujud nyata jika masih banyak kasus konsumen yang dirugikan atau bahkan didiskriminasi seperti Dwi.

Dari pengalamannya, dirinya menuturkan kalau perjuangan seorang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya (termasuk hak sebagai konsumen) sangat berkaitan dengan ketersediaan legal aid institutions atau lembaga penyedia bantuan hukum. Dwi juga menyatakan tentang pentingnya lembaga seperti Polri untuk bersinergi dengan organisasi kaum disabilitas di daerah-daerah untuk melindungi hak-hak dari mereka.

Sebelumnya, Erasmus Napitupulu – Direktur Eksekutif ICJR menjelaskan, jika ICJR sedang mengembangkan dua aplikasi berbasis web untuk memperluas akses terhadap keadilan. Ia mencontohkan jika aplikasi ICJR Law Hub sudah memiliki 152 mitra penyedia layanan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia dan sejak diluncurkan telah membantu lebih dari 40 warga masyrakat. Sementara aplikasi ICJR Dokumen Hukum saat ini sudah membantu lebih dari 700 warga masyarakat.

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.