Resmi! Indonesia Akhirnya Miliki Hukum Perlindungan Data Pribadi

Setelah melalui perdebatan panjang, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan didampingi Wakil Ketua Rachmat Gobel. Rapat paripurna DPR ini dihadiri oleh 295 anggota dewan, dengan rincian 73 orang hadir secara fisik, 206 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 16 orang tak hadir atau izin.

Wakil pemerintah yang menghadiri Rapat Paripurna DPR adalah Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi dan John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri

“Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Lodewijk.

“Setuju,” sahut peserta rapat serentak.

RUU Perlindungan Data Pribadi yang dibahas sejak 2016 berisi 16 Bab dan 76 pasal. RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan usul inisiatif pemerintah dan dalam pembahasannya menghasilkan 371 Daftar Inventarisasi masalah (DIM) dan telah melewati 6 kali perpanjangan masa sidang DPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI, menjelaskan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum agar setiap warga Negara berdaulat atas data pribadinya. Puan juga menjelaskan jika UU Perlindungan Data Pribadi akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

“Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” tutur Puan.

Salah satu masalah pokok dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi adalah mengenai kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Elsam meminta agar otoritas pengawas perlindungan data pribadi berdiri secara independen

Menurut Wahyudi, karena otoritas pengawas perlindungan data pribadi tidak bekerja untuk melayani kepentingan pemerintah, tetapi mengawasi kepatuhan seluruh entitas pengendali data, termasuk pemerintah terhadap hukum. Namun pengawasan terhadap otoritas pengawas perlindungan data pribadi dilakukan oleh Presiden dan DPR secara bersamaan, melalui penyerahan laporan kinerja secara berkala, dan sejumlah mekanisme lain yang diatur dalam undang – undang.

Namun setelah melewati sejumlah pembahasan otoritas pengawas perlindungan data pribadi atau dalam UU PDP disebut sebagai lembaga perlindungan data pribadi akhirnya disetujui dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. Dengan skema regulasi tersebut, maka lembaga perlindungan data pribadi bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan kewenangan dari lembaga perlindungan data pribadi, pemerintah akan membentuk Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Data Pribadi, lembaga perlindungan data pribadi yang dimandatkan oleh UU ini memiliki kewenangan yaitu:

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangPelindungan Data Pribadi;
  2. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
  3. menjatuhkan sanksi administratif ataspelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  4. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  5. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
  6. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
  7. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  8. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  10. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  11. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  12. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  13. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  14. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
  15. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Berkas UU PDP dapat diunduh disini

Berkas Penjelasan UU PDP dapat diunduh disini

Butuh memiliki tempat usaha yang resmi dan prestisius? Anda dapat menggunakan virtual office atau kantor virtual sebagai tempat bisnis resmi anda. Tersedia di 5 lokasi di Jakarta, segera temukan kantor virtual yang cocok untuk bisnis anda

Segera minta penawaran terbaik di BukaUsaha by NgertiHukum.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.