Sebenarnya, Apa Sih OTT yang Dilakukan Oleh KPK Itu?

Sebenarnya, Apa Sih OTT yang Dilakukan Oleh KPK Itu?

Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo yang diduga melakukan suap dalam seleksi jabatan kepala desa. Dalam kasus ini sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka dimana sebanyak 18 orang sebagai pemberi suap dan 4 orang sebagai penerima suap. Perbuatan Suap- adalah merupakan salah satu jenis dari tindak pidana korupsi. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus suap adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana KPK melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan UU KPK. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dikenal dengan kejahatan kerah putih. Dalam pemberantasan kejahatan luar biasa  maka diperlukan tindakan yang bersifat luar biasa (extraordinary measures). Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK.

Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, yaitu pada Pasal 1 butir 19 KUHAP yang berbunyi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

  1. sedang melakukan tindak pidana;
  2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
  3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
  4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

 

Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menggunakan teknik-teknik pengumpulan barang bukti untuk dapat menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Adapun teknik yang mengemuka adalah penyadapan dan penjebakan.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasari pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

Teknik selanjutnya adalah penjebakan, yang dimaksud dengan penjebakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menemukan proses pidana untuk menangani tindak pidana korupsi. Penggunaan teknik ini ditentang oleh beberapa kalangan untuk dipakai dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan beberapa alasan antara lain karena tidak ada hukum yang mengatur penjebakan terkait korupsi di Indonesia. Dalam UU KPK, tidak ada satu pasal pun yang memberikan legitimasi bagi penyidik untuk melakukan penjebakan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Namun terdapat banyak pro dan kontra terkait tindakan OTT oleh KPK. Pihak yang pro menyatakan bahwa OTT merupakan cara yang tepat untuk menangkap para koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang dan menghasilkan barang bukti yang konkret. Disisi lain pihak yang kontra menganggap pelaksanaan OTT menyalahi aturan dalam KUHP. Disebut menyalahi karena terminologi dalam KUHAP adalah “tertangkap tangan” dan bukan “operasi tangkap tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *