Segala Rupa Soal Pajak Kendaraan Bermotor

Segala Rupa Soal Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, salah satu jenis dari pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah propinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Seorang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Pengertian objek kendaraan bermotor dikecualikan terhadap:

  1. kereta api;
  2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  4. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

  • Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya atas suatu Kendaraan Bermotor.

  • Bobot kendaraan bermotor

Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dihitung berdasarkan faktor: (1) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; (2) jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan (3) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan melalui Peraturan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Kendaraan bermotor pribadi yang didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama: (a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan (b) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
  3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui Samsat. Selain itu, Wajib Pajak bisa membayar PKB secara online melalui aplikasi SIGNAL untuk 16 (enam belas) provinsi yaitu Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali dan NTB, Bengkulu, dengan cara:

  1. Melakukan registrasi pengguna

Masukkan data-data pribadi seperti NIK, Nama sesuai eKTP, alamat e-mail, nomor handphone, masukan kata sandi, memasukkan foto eKTP, verifikasi biometric wajah dengan melakukan swafoto, memasukkan OTP yang dikirimkan lewat SMS dan lakukan verifikasi ulang melalui link yang dikirimkan oleh SIGNAL.

  1. Mendaftarkan kendaraan milik sendiri

Pilih menu tambah data kendaraan bermotor, pilih kendaraan atas ama sendiri, masukan nomor registrasi kendaraan bermotor dan masukkan 5 digit terakhir nomor rangka.

  1. Melakukan pengesahan STNK

Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan, Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan, Masukan alamat pengiriman untuk mengirim dokumen TBPKP.

  1. Melakukan pembayaran dokumen TBPKP

lakukan pembayaran sesuai dengan rekap biaya yang tertera.

  1. Melakukan penerbitan E-TBPKP, E-Pengesahan, dan E-KD

Penerbitan E-TBPKP, E-Pengesahan dan E-KD dapat dilakukan melalui aplikasi dengan memilih NRKB yang sudah dibayar, lalu klik daftar E-TBPKP, E-Pengesahan dan E-KD, detail mengenai dokumen akan keluar setelah melakukan pendaftaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *