Segel dan Penindakan Pidana dalam PPKM Darurat Jawa Bali

Segel dan Penindakan Pidana dalam PPKM Darurat Jawa Bali

Upaya penanggulangan Covid 19 terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Sejak diketahui Virus Covid 19 ada di Indonesia pada maret 2020, pemerintah terus berupaya keras untuk mengerem laju kenaikan pasien Covid 19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menerapkan PPKM Darurat.

PPKM Darurat diterapkan oleh Presiden Joko Widodo karena adanya lonjakan kasus Covid 19 yang sangat tinggi di Indonesia. Setiap hari ratusan orang terpapar Covid-19 yang mengakibatkan kondisi rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 penuh pada saat ini.

Situasi pandemic Covid 19 ini juga menyebabkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap penanganan Covid 19. Dalam sebuah survey yang diadakan oleh Median kepada netizen dimana menghasilkan tingkat kepuasan netizen terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat sebesar 30,6 persen menyatakan tidak puas, puas 35,3, biasa saja 34,2 persen. Sementara untuk pemerintah provinsi 25,4 persen tidak puas, 37,8 persen puas dan 36,7 persen biasa saja. Untuk pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 24,5 persen tidak puas, 36,5 persen puas dan 38,9 persen biasa saja.

Namun pemerintah juga tidak tinggal diam, berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan penyebarluasan Covid 19 diantaranya dengan menerbitkan perintah bekerja atau belajar dari rumah khususnya untuk sektor – sektor non esensial.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, misalnya juga telah meninggalkan kantornya di Balai Kota dan turun ke titik penyekatan di Daan Mogot pada Rabu (7/7/2021) untuk memantau kondisi di titik penyekatan di hari kelima PPKM Darurat diberlakukan.

Tak hanya itu, sebanyak 103 perusahaan di Jakarta juga disegel lantaran melanggar aturan PPKM Darurat. Penindakan juga dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan menetapkan tiga orang tersangka dari dua perusahaan yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta.

Ketiganya menurut Polda Metro Jaya dikenakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman satu tahun penjara.

Pasal 14 ayat (1) 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sendiri berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *