Serba Serbi Pengaturan dan Praktik Amnesti di Indonesia

Serba Serbi Pengaturan dan Praktik Amnesti di Indonesia

Amnesti adalah bagian dari kewenangan Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara yang umum dikenal sebagai kewenangan prerogatif. Prerogatif sendiri berasal dari bahasa Prancis yang diturunkan dari bahasa latin praerogativa berarti kewenangan khusus.

Sebagai kewenangan khusus yang melekat pada jabatan Presiden, Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Secara khusus Amnesti diatur dalam UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman

Dan berdasarkan Pasal 4 dinyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Secara hukum, tidak ada batasan dalam perkara apa saja Amnesti boleh diberikan oleh Presiden. Namun, pada umumnya praktik pemberian Amnesti di Indonesia masih didominasi dilakukan terhadap kejahatan – kejahatan yang bernuansa politik.

Akan tetapi, tradisi memberikan amnesti hanya terkait pada perkara kejahatan politik ini mulai hilang pada saat Presiden memberikan Amnesti untuk Baiq Nuril. Tindakan memberikan Amnesti pada saat ini diartikan sebagai kebijakan Presiden untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara.

Meski prosedur Amnesti tidak cukup jelas, namun praktiknya, pemberian Amnesti dalam kasus Baiq Nuril dan juga kasus Saiful Mahdi dilakukan dengan adanya surat permohonan dari terpidana. Dalam kasus Baiq Nuril, Presiden mengirimkan surat kepada DPR dan meminta pertimbangan dari DPR. Surat dari Presiden itu lalu dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR dan dalam sidang tersebut DPR menyetujui kebijakan yang diambil Presiden untuk memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril.

Kasus Saiful Mahdi, seorang dosen yang dipidana karena kasus penghinaan, juga telah mengirimkan permohonan Amnesti kepada Presiden. Presiden juga telah menyetujui permohonan tersebut dan telah mengirimkan surat kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Surat dari Presiden tersebut harus dibahas oleh Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan dibacakan di depan sidang paripurna DPR. Rapat Paripurna DPR sedianya diagendakan diadakan pada hari ini 7 Oktober 2021 sebelum memasuki masa reses.

Dalam agenda persidangan DPR yang dimuat resmi di laman DPR RI, belum terdapat agenda yang khusus terkait dengan pertimbangan DPR soal surat Presiden terkait Amnesti untuk Saiful Mahdi.

Update:

DPR akhirnya menyetujui permintaan Presiden untuk memberikan Amnesti untuk Saiful Mahdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *