Setelah 76 Tahun, Akhirnya Indonesia Mengambilalih Sebagian FIR dari Singapura!

Pelayanan navigasi penerbangan ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna kini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Indonesia, pengambilalihan ini terwujud setelah penandatanganan Flight Information Region (FIR) oleh Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Singapura S. Israwan yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsie Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Apa yang dimaksud dengan Flight Information Region?

Berdasarkan Permenhub No. PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional, yang dimaksud dengan FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu dimana pelayanan informasi penerbangan (flight information services) dan pelayanan kesiagaan (alerting service) diberikan.

Lalu bagaimana sejarahnya FIR bisa dikuasai oleh Singapura?

Kekuasaan ini diawali dengan Keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO) pada tahun 1946 untuk memberi kewenangan kepada Singapura yang saat itu masih dalam kekuasaan Inggris, dikarenakan pada masa itu wilayah FIR yang mencakupi Kepulauan Riau dan Natuna masih merupakan bagian laut bebas dan belum masuk dalam wilayah Indonesia, maka Singapura sebagai negara persemakmuran Inggris ditunjuk oleh ICAO untuk mengelola FIR di wilayah tersebut. Di samping itu, Indonesia yang baru merdeka masih disibukkan dengan kondisi dalam negerinya dan belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang mampu mengelola wilayah udara tersebut.

Namun, jika mengacu pada aturan yang dihasilkan melalui Convention on International Civil Aviation di Chicago pada tahun 1944, yakni “Setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Artinya, pesawat asing tidak diperbolehkan untuk melintasi wilayah udara nasional suatu negara tanpa memperoleh izin dari negara yang bersangkutan. Selain itu, terdapat juga perjanjian mengenai pendelegasian 3 wilayah udara yang tertulis dalam Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Informaton Region pada tahun 1995, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa perjanjian akan berakhir setelah lima tahun, namun faktanya Indonesia baru dapat menguasai kembali FIR di tahun 2022 ini.

Berdasarkan kesepakatan mengenai FIR dengan Singapura yang baru ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin menyampaikan ada lima elemen penting dari kesepakatan tersebut yaitu:

  1. Penyesuaian batas FIR Jakarta yang melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.
  2. Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia sesuai dengan batas-batas laut teritorial.
  3. Singapura menyepakati pembentukan kerangka kerja sama Sipil dan Militer guna Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Civil Military Coordination in ATC – CMAC).
  4. Singapura juga berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia.
  5. Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO.

Namun, kesepakatan mengenai pelayanan ruang udara atau FIR ini masih mengizinkan Singapura untuk mengelola sebagian wilayah langit Kepulauan Riau dan Natuna, karena delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu diberikan kepada otoritas Singapura untuk penerbangan dengan ketinggian 0-37.000 kaki, sedangkan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk penerbangan di atas 37.000 kaki. Dalam hal ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik kesepakatan tersebut, ia menyampaikan berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk mengambil alih FIR di atas Kepulauan Riau. Hikmahanto bahkan mempertanyakan dimana kehormatan Indonesia sebagai negara besar bila tidak mampu mengelola FIR di atas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara.

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.