Siapa Saja Yang Wajib Setor Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM?

Siapa Saja Yang Wajib Setor Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM?

LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang berisi tentang perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal

Laporan ini wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha dan berlaku untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Penyampaian laporan dilakukan melalui sistem Online Single Submission dengan mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode yang berjalan.

Laporan ini disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut

  • bagi pelaku usaha kecil setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan; dan
  • bagi pelaku usaha menengah dan besar setiap 3 bulan (triwulan).

Khusus untuk pelaku usaha kecil, periode pelaporan adalah sebagai berikut:

  • laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  • laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021;

Untuk kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali berlaku ketentuan:

  • Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 sbulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
  • Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.

Sementara itu, pelaku usaha mikro tidak dibebankan kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut. Dasarnya adalah Pasal 32 ayat (5) Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021

Wajib diingat, jika yang disebut Pelaku Usaha Mikro berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, didasarkan pada kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria modal usaha dari pelaku usaha adalah:

  • Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  • Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  • Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan kriteria penjualan tahunan adalah sebagai berikut:

  • Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar;
  • Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar; dan
  • Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan maksimal Rp50 miliar.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *