Tag Archives: somasi

Konsumen Dikirimin Surat Keberatan? Yang Bener?

By Ngerti Hukum

29/01/2021

Continue reading

Angkatan I Basic Training tentang Memahami Kerangk

Angkatan I Basic Training tentang Memahami Kerangka dan Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sukses Diselenggarakan!
Training yang diadakan pada 11 – 14 Oktober 2021 diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan.
.
Simak pembahasan selengkapnya di
📌 ngertihukum.id/peradilanpidana
.
@bhrinstitute
#bhrinstitute #bhrinstituteid #bhr #businessandhumanrights #bisnisdanhakasasimanusia #bisnidanham #bisnis #hakasasimanusia #sistemperadilanpidana #sistemperadilanpidanadiindonesia

*✨ ORASI ILMIAH "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLA

*✨ ORASI ILMIAH "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH" ✨*
"Tantangan Profesi Hukum Dalam Menjawab Kompleksitas Hukum di Indonesia“

!!SAVE THE DATE"
🗓️ : Sabtu , 23 Oktober 2021
⏰: 09.00-12.00 WIB
📍: Zoom Meeting
💸 : FREE

*👨🏼‍💻Pemateri :*

🗣️ Speaker
▪️ Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UIA - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2013 -2015)

🧕🏻Opening Speech
▪️Dr. Hj. Efridani Lubis, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

👨🏼‍💼Keynote Speaker
▪️Dr. H. Masduki Ahmad, S.H., M.M.
Rektor Universitas Islam As-Syafi'iyah

Moderator :
▪️H. Slamet Riyanto, S.H., M.H.
(Direktur Lembaga Pengembangan Jaminan Mutu UIA - Dosen Fakultas Hukum UIA)

MC :
▪️M. Fahruddin, S.H., M.H.
(Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum - Dosen Fakultas Hukum UIA)

➡️ Link Pendaftaran : https://bit.ly/OrasiIlmiah-FHUIA

🎁 Benefit :
• E-Sertifikat
• Relasi
• Ilmu yang bermanfaat

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89428022194?pwd=amczeXd6cmp5bHNuSDJFRDhhTkQ2Zz09

Meeting ID : 894 2802 2194
Passcode : 176687

Mohon melakukan format nama akun zoom masing-masing nama lengkap dan instansi
Contoh : Nama_Instansi

📲 Contact Person :
+62 856-9795-4888 (Dewi)

🔥!!Let's Register yourself, Don't miss it!!🔥

[FREE Webinar] Mendorong Komitmen Pemerintah Melak

[FREE Webinar] Mendorong Komitmen Pemerintah Melaksanakan RPJMN 2020-2024 dalam Kebijakan Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau

Dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan penyederhanaan tarif cukai yang dicerminkan melalui RPKMN 2020 – 2024 adalah upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal khususnya untuk melakukan penggalian potensi penerimaan negara. Pemerintah telah menargetkan pendapatan negara meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Langkah penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau merupakan bagian dari upaya reformasi fiskal dan optimalisasi perpajakan.
.
Daftar segera melalui:
📌 bit.ly bit.ly/rpjmtarifcukaitembakau
💰 Rp0,- (materi dan sertifikat elektronik)
.
Webinar ini akan dilaksanakan pada
🗓 Kamis, 28 Oktober 2021
⏰ Pukul 10.00 – 12.00 WIB
✔️ Melalui aplikasi zoom Webinar

Narasumber & Materi :
• DR Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu) *Dalam Konfirmasi
RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau
• Olivia Herlinda ( Policy Director of CISDI)
Riset CISDI tentang Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia: Buntungnya Negara Untungnya Industri
• DR Abdillah Ahsan (Direktur SDM UI & Peneliti Senior PEBS FEB UI)
Mengapa penyederhanaan struktur tarif cukai hingga saat ini belum terlaksana?
*Dalam Konfirmasi

Moderator :
Wahyu Wagiman – Managing Director BHR Institute

Limited Seat!!
Informasi lebih lanjut hubungi : 0882-1011-7027 (Dewitya)

#webinar #webinargratis #webinarcukai #webinarhukum #webinarnasional #cukai #cukaitembakau #cukairokok #event #ngertihukumid #NgertiHukumIndonesia #webinarekonomi #zoom #zoomwebinar #pengendaliantembakau

Konsep terbentuknya susunan negara tersebut merupa

Konsep terbentuknya susunan negara tersebut merupakan ciri-ciri negara hukum (Rechtsstaat), dimana setiap aktivitas kenegaraan harus di landasi oleh hukum yang berupa aturan-aturan baik dari yang lebih tinggi sampai yang terendah (Lex Superiori derogate legi inferiori), dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
.
Simak #bahasan selengkapnya di
📌 ngertihukum.id/degradasihukum
.
#bahasanid #ngertihukum #ngertihukumid #negarahukum #hukum #hukumdinegara

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, Sebelum

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
Namun untuk melakukan sumpah Advokat, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu.
.

Simak pembahasan selengkapnya di
📌 ngertihukum.id/sumpahnya
.
Ingin menjadi kuasa hukum?
Mulai langkahmu dengan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan daftarkan dirimu segera di
📌 www.pkpajakarta.com
.
Tersedia potongan harga untuk kamu yang mendaftar sekarang juga!
Daftar dengan program promo Festival Oktober dan kamu cukup membayar biaya PKPA senilai Rp4,7juta.
Informasi selengkapnya, hubungi kami melalui whatsapp 081717111154 atau email belajar@learninghub.id
.
#pkpajakarta #pkpajakartacom #pkpa #pendidikankhususprofesiadvokat #pendidikanadvokat #pendidikanpengacara #pkpaonline #pkpa2021 #pkpaperadi

Follow on Instagram