TAPAK: Perubahan Nama Mestinya Tidak Perlu Penetapan Pengadilan!

TAPAK atau Tim Advokasi Peduli Administrasi Kependudukan menilai perubahan nama yang saat ini diatur dalam UU No 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) tidak efektif dan efisien.

Julius Simanjuntak, juru bicara TAPAK menjelaskan jika pihaknya menerima pengaduan dari warga di Jakarta terkaitnya sulitnya dalam perubahan nama di KTP karena harus mengikuti sidang dulu di Pengadilan.

“Warga tersebut sebenarnya hanya ingin menambahkan nama baptis, akan tetapi dari menurut Kelurahan setempat harus melalui Pengadilan” ungkap Julius

Julius menambahkan jika TAPAK akan segera mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri agar ketentuan perubahan nama dalam UU Administrasi Kependudukan dapat ditinjau kembali. Tujuannya adalah untuk mengedepankan asas kemanfaatan sehingga efektif dan efisien bagi warga negara yang membutuhkan.

“Kami mengetahui saat ini dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatur bahwa peristiwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan kemudian warga negara melaporkan penetapan pengadilan tersebut ke catatan sipil.” ujar Julius.

Namun untuk mendaftaran permohonan di Pengadilan membutuhkan biaya pendaftaran untuk Penetapan Perubahan Nama .

“Tidak semua warga negara mampu membayara biaya tersebut. Ditambah lagi tidak semua orang mengerti prosesi Perubahan Nama di Pengadilan” terang Julius.

Selain itu warga berpotensi dikenakan denda apabila setelah ada penetapan pengadilan terkait perubahan nama tersebut tidak dilaporkan ke catatan sipil.

” Apalagi ada aturan yang mengatakan paling lambat 30 hari setelah penetapan pengadilan harus lapor catatan sipil kalau tidak maka akan dikenakan denda paling banyak 1 juta Rupiah, ini kan jelas justru esensi dapat menciderai tujuan hukum itu yang salah satunya adalah kemanfaatan.” tandas Julius

Dalam kesempatan yang sama Johan Imanuel menjelaskan jika Nama merupakan Data Umum sehingga untuk perubahannya seharusnya tidak berbelit-belit.

“Kalau dikaitkan dengan Data Pribadi maka nama merupakan data pribadi yang bersifat umum. Kalau di Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini disahkan menjadi UU yang termasuk data pribadi yang bersifat umum antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikonfirmasikan untuk mengidentifikasi seseorang sehingga karena bersifat umum seharusnya cukup dengan pernyataan sepihak apabila orang tersebut ingin merubah nama”.

Johan juga menjelaskan jika TAPAK sedang mempertimbangkan untuk mengajukan uji materil terkait prosedur perubahan nama tersebut

“Selain menyurati Menteri Dalam Negeri kami akan mempertimbangkan langkah formil lainnya seperti Uji Materiil apabila tidak juga ditinjau ketentuan perubahan nama tersebut” tutup Johan

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.