Target Pengesahan RKUHP Juli 2022

Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, Komisi Hukum DPR akhirnya menerima penjelasan pemerintah terkait empat belas isu krusial dalam RKUHP. DPR juga menargetkan jika RKUHP akan disahkan pada Juli 2022.

“Komisi III DPR RI akan menyampaikan surat pemberitahuan tindak lanjut pembahasan terhadap RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan kepada Presiden melalui pimpinan DPR. Setuju ya?” kata Desmond dalam rapat.

Setidaknya ada 14 krusial yang dibahas dalam rapat antara pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddward Sharif Omar Hiariej dan Komisi III DPR. Diantaranya adalah pasal penghinaan presiden, pasal hukuman mati, aborsi, perzinaan hingga pidana terhadap laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.

Namun dari ke14 isu krusial tersebut, pemerintah memutuskan mencabut 2 ketentuan yaitu pemidanaan dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa ijin dan ketentuan mengenai advokat curang.

Dalam rapat dengan pendapat antara pemerintah dan DPR, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan jika ketentuan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

“Sehingga untuk tidak menimbulkan duplikasi ini kami usulkan untuk dihapus,” ujar Edward

Sementara ketentuan mengenai advokat curang, pemerintah menjelaskan jika undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

“Kalau hanya terhadap advokat, maka pertanyaannya aparat penegak hukum yang lain gimana? Kenapa hanya advokat yang berbuat curang saja yang kemudian dipidana.?” sambung Edward

Akan tetapi, pemerintah menjelaskan jika pihaknya masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai elemen, termasuk dari kelompok masyarakat sipil. Pemerintah tidak menginginkan jika pengesahan RKUHP langsung diketok di rapat paripurna.

Menanggapi rencana pemerintah dan DPR tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta agar DPR dan Pemerintah untuk tidak langsung mengesahkan RKUHP. Alasannya, karena perubahan yang dilakukan belum dilaporkan dan belum dibahas.

Erasmus Napitupulu, coordinator Aliansi Nasional Reformasi KUHP, mengingatkan jika dalam pidator Presiden Jowo Widodo pada 20 September 2019 lalu menjelaskan jika penundaaan pengesahan RKUHP ditujukan untuk melakukan pendalaman materi.

“Karena itu, ini adalah alasan yang substansial” ungkap Erasmus.

Pihaknya juga meminta agar pembahasan RKUHP harus dimulai dari presentasi perubahan yang dilakukan, pemberian draft kepada DPR dan publik dan setelah itu dilakukan pembahasan.

“Kami mendorong DPR untuk hati-hati dan berkomitmen untuk melakukan pembahasan terhadap materi RKUHP secara substansial dan tidak tidak terbatas pada 14 poin permasalahan berdasar pernyataan pemerintah, namun pembahasan harus membuka peluang anggota DPR menyampaikan poin-poin permasalahan lainnya.

“Kami meminta agar proses pembahasan berlangsung terbuka dan mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses terhadap naskah terbaru dari RKUHP.” pungkas Erasmus

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.