Tata Cara Pembubaran Koperasi

Tata Cara Pembubaran Koperasi

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pembubaran koperasi dapat dilakukan dua cara yaitu, berdasarkan:

Keputusan rapat anggota

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :

  1. semua kreditor;
  2. pemerintah

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud menyebutkan :

  1. nama dan alamat penyelesaian, dan
  2. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Adapun proses dari pembubaran melalui rapat anggota ialah:

  1. Mengundang Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
  2. Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran koperasi wajib membentuk Tim Penyelesai.
  3. Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris. Lalu hasil rapat anggota disebarluaskan oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua Kreditur.
  4. Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Dinas Koperasi dengan maksimal 14 hari dengan melampiri:
    1. Keputusan rapat anggota
    2. Daftar anggota dan daftar hadir rapat
    3. Berita acara penyelesaian pembubaran
    4. Anggaran dasar asli

Keputusan pemerintah

Pemerintah dapat membubarkan koperasi apabila:

  1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan
  2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  4. Tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
  5. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi

Adapun prosedur pembubaran koperasi oleh Pemerintah meliputi:

  1. Dilakukan penelitian oleh Dinas Koperasi
  2. Pengiriman surat pemberitahuan pembubaran oleh Dinas Koperasi kepada pengurus
  3. Bila tidak ada keberatan  dinas  Koperasi segera mengeluarkan keputusan pembubaran dan selanjutnya membentuk Tim Penyelesai
  4. Memberitahukan pembubaran ke Kreditur oleh tim penyelesai  tagihan maksimal 3 bulan
  5. Tim Penyelesai membuat Berita Acara  Penyelesaian
  6. Pengumuman Pembubaran Koperasi oleh Menteri koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia

Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. Dimana Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

Selanjutnya setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi maka perlu dilakukan Penyelesaian pembubaran. Untuk Penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. Sedangkan untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. Tim Penyelesai melakukan pekerjaan penyelesaian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Dimana selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *