Tok! Pemerintah Setuju Kenaikan Honorarium Petugas Badan Ad hoc Pemilu 2024

Pada Juni 2022, dikabarkan jika Komisi Pemilihan Umum tengah mengajukan peningkatan honor bagi petugas ad hoc pemilu yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.

Sebelumnya dalam sebuah rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan KPU telah menyepakati untuk petugas Ad hoc pemilu. Menurut Saymsurizal, Wakil Ketua Komisi II DPR, kenaikan ini disebabkan karena beban kerja petugas adhoc pemilu meningkat 3 kali lipat.

“Petugas ad hoc itu kerjanya juga meningkat tiga kali lipat dari biasanya,” kata Syamsurizal

Pada Pemilu 2019, berdasarkan surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016, besaran honorarium untuk petugas KPPS sebesar Rp550 ribu untuk ketua, Rp500 ribu untuk anggota, dan Rp400.000 ribu untuk petugas Linmas.

Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum,  menjelaskan jika peningkatan honor petugas adhoc pemilu sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan upaya antisipasi agar tidak terjadi lagi banyaknya petugas ad hoc pemilu yang meninggal dunia.

Permintaan dan usulan dari KPU tersebut akhirnya diamini oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan telah menyetujui kenaikan honor bagi petugas adhoc pemilu melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan

Selain soal honorarium, pemerintah juga menetapkan satuan biaya untuk perlindungan bagi petugas badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Ini perlindungan bagi petugas adhoc pemilu apabila terjadi kecelakaan selama proses penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU.

Berikut rincian resmi anggaran honor dan perlindungan kerja bagi petugas badan ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024:

Honor

  • Ketua KPPS: Rp1.200.000
  • Anggota KPPS: Rp1.100.000
  • Ketua PPK: Rp2.500.000
  • Anggota PPK 2019: Rp2,200.000
  • Ketua PPS: Rp1.500.000
  • Anggota PPS: Rp1.300.000
  • Pantarlih: Rp1.000.000

Santunan

  • Meninggal dunia: Rp36 juta
  • Cacat permanen: Rp30,8 juta per orang
  • Luka berat: Rp16,5 juta per orang Luka sedang Rp8,25 juta per orang
  • Bantuan pemakaman: Rp10 juta per orang.

“KPU menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yang telah mengakomodir usulan kenaikan honor badan ad hoc untuk tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih Luar Negeri untuk penyelenggaraan Pemilu 2024” pungkas Yulianto

Pada 2024 diperkirakan akan ada 8.578.564 warga yang terlibat sebagai petugas badan ad hoc pemilu. Data ini adalah data yang berasal dari Pemilu 2019. Rinciannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 36.005 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 250.200 orang, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 5.666.727 orang.

Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebanyak 810.329 orang dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 556 orang. Selanjutnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sebanyak 12.765 orang dan Pantarlih luar negeri 1.200 orang.

Dapatkan kabar terbaru langsung di ponsel anda dengan bergabung di Whatsapp Group atau Subscribe di Telegram Channel

Sederhana dan mudah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.